Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query
Aditya Fachry Indianto, author
ABSTRAK
Sejak diterbitkannya Asas Cabotage pada tahun 2005, jumlah armada kapal Indonesia bertambah cukup signifikan. Kapal-kapal tersebut didominasi oleh kapal general cargo tua yang diimpor ataupun yang dibuat dalam negeri dan pasangan kapal tug and barge. Berdasarkan peraturan Hong Kong Convention, umur operasi kapal dibatasi hingga 25 tahun karena kapal tersebut...
2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Dumaria
Abstrak
BPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK...
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lili Surjani Budiana, author
ABSTRAK
Sebelum disahkan Undang-undang Desain Industri banyak ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta adalah ciptaan yang sebenarnya digolongkan sebagai desain industri. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan mendaftarkan ciptaan yang sudah terdaftar berdasarkan ketentuan desain industri kemudian ciptaan tersebut didaftarkan sebagai suatu desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri.
Tesis ini...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19563
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Satya Nazmi, author
Penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertunggak, sangat serius ditangani pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan, baik secara sistem, pola, maupun peraturan. Tujuannya agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa menimbulkan masalah. DJP menerbitkan dua ketentuan baru terkait proses penyelesaian restitusi. Pertama, PER-122/PJ/2006 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24610
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Lubis, Martin Toyota, author
Trend jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak meningkat setiap tahun. Peningkatan salah satunya disebabkan oleh sengketa berulang sejenis yang sebelumnya sudah terdapat Putusan Pengadilan Pajak. Sengketa berulang ini merugikan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak dari segi waktu dan biaya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kondisi harmonisasi atas...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anna Erliyana, author
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
348.02 ANN k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
London: University of London, 1977
026.95 UNI s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ulima Umavashti, author
Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong pembentukan the 2004 Regulations oleh pemerintahan New Labour tahun 2004 di Inggris. Pembentukan manifesto New Labour pada tahun 1997 dipandang sebagai bentuk pergeseran ideologi dan langkah pragmatis yang dilakukan oleh partai Buruh pada saat itu. Kedua hal tersebut menyebabkan partai Buruh...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Ronald Bintang Andreas, author
Laporan magang ini membahas prosedur impor yang digunakan perusahaan untuk mengimpor barang mereka. Karena perusahaan biasanya membeli produk dalam jumlah besar, laporan ini secara khusus akan mencakup metode pengiriman Full Container Load atau FCL yang digunakan oleh perusahaan. Laporan ini akan mengungkap proses impor yang harus dilalui perusahaan mulai dari...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
A. Kahar Maranjaya, author
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
