Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Agitra Sugandi, author

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) = Analysis Implementation of Good Corporate Governance Principles in State-owned General Company Kehutanan Negara (Perhutani)

Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani....

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Leonardus A Priyonugroho, author

Status kekayaan perusahaan pengelola aset sebagai perseroan terbatas milik negara menurut prinsip-prinsip hukum keuangan publik = Status assets of asset management company as state owned enterprises according to the principles of state finance law

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizki Ichwanur, author

Evaluasi penilaian penerapan tata kelola perusahaan PT ADC = Evaluation of the asessment of PT ADC's corporate governance implementation

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur penilaian tata kelola perusahaan PT ADC oleh KAP SSS. KAP SSS menggunakan standar yang terdapat di dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 untuk melakukan penilaian. PT ADC merupakan sebuah perusahaan BUMN. Hasil dari laporan magang ini adalah bahwa prosedur penilaian tata...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Rosario Claritas Delavonte, author

Evaluasi atas Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Aspek Dewan Komisaris oleh KAP XXX = Evaluation process of the Good Corporate Governance Assessment of Board of Commissioners Aspect by KAP XXX

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan sebuah BUMN secara lebih profesional, efisien, dan efektif. Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek Dewan Komisaris PT Venus dengan menggunakan Parameter BUMN (SK-16/S.MBU/2012) dan melakukan evaluasi atas refleksi diri...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ahmad Rifqi Nurilmi, author

Peranan notaris dalam pembentukan holding badan usaha milik negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian BUMN sebagai badan hukum = Role of the notary in the establishment of the holding state owned enterprises to realize legal certainty and independent of soes as legal entities

ABSTRAK
BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran...

2018

T51647

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Seni Sri Damayanti, author

Kompensasi atas kewajiban finansial badan usaha milik negara dengan kewajiban layanan publik dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Compensation for the financial obligations of the state owned enterprises with a public service obligation on public private partnership contract

Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S65946

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Neneng Sandra, author

Kedudukan hukum PT Pos Indonesia (Persero) sebagai badan usaha milik negara dan mekanisme penugasan layanan pos universal berdasarkan undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos = Legal status of PT Pos Indonesia (Persero) as the state owned enterprises and universal postal service assignment mechanism based on act number 38 year 2009 concerning post

[ABSTRAK
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang...

Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

T41718

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Dhafin Mahran, author

Status hukum dan upaya pengembalian kerugian anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (PT Perusahaan Listrik Negara Batubara) = Legal status and measures to recover losses Subsidiaries of State-Owned Enterprises (PT Perusahaan Listrik Negara Batubara)

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil...

2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nathaya Athira Putri Wibowo, author

Evaluasi Proses Uji Tuntas Tata Kelola dan Investasi pada Dana Pensiun HJG oleh KAP DLM = Evaluation of Corporate Governance and Investment Due Diligence Process on HJG Pension Fund by KAP DLM

Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur uji tuntas tata kelola dan investasi yang dilakukan oleh KAP DLM terhadap Dana Pensiun HJG. Dana Pensiun HJG merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh PT. HJG. KAP DLM menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN berjudul “Tujuan, Usulan Tim, dan Lingkup...

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian