Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Intan Saputri, author

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI) = The Conducting of General Meeting of Shareholders Without The Notice of Meeting (Case Study The Decree of The High Court of Capital City of Jakarta Number 220/Pid/2020/PT.DKI)

Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hapsari Trilarasati, author

Pengalihan pekerjaan dalam kewenangan notaris/ppat tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar honor secara lunas (studi kasus putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor 336/pdt/2018/pt.dki) = Transfer of work in the authority of notary/ppat without knowledge of clients which have paid honors payment (study on the decision of the high judices of dki jakarta number 336/pdt/ 2018/pt.dki)

Tesis ini membahas tentang pengalihan pekerjaan dalam kewenangan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar lunas hingga menyebabkan kerugian. Pengalihan pekerjaan antar Notaris/PPAT dapat berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2018/PT.DKI mengenai pengalihan pekerjaan dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54795

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tasyah Azhari, author

Pembatalan akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa yang memuat klausul pemberian kuasa mutlak oleh notaris (analisis putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 24 November 2015 Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Pbr) = Cancellation of deed of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary (case study of District Court Pekanbaru Decision On November, 24th 2015, Number64/PDT.G/2015/PN.PBR)

Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51673

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Muthiarani, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Kaitannya dengan Pembuatan Akta Kuasa sebagai Turunan Perjanjian Pinjam Nama yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022) = Notarial Responsibilities in Relations to Drafting a Deed of Power as a Derivative of a Nominee Agreement Declared Null and Void (Study of Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022)

Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syarifah Desi Putriani Ramadhanty, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penundaan Pembuatan Akta Yang Diminta Oleh Penghadap (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853 K/Pdt/2019) = Responsibility Of The Notary For Delay In Making The Deed Requested By The Appearance ((Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853 K/Pdt/2019)

Notaris semestinya membuat akta autentik untuk semua perbuatan dan perjanjian yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sepanjang syarat subjektif dan objektif dari perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853K/Pdt/2019 ditemukan bahwa notaris menunda bahkan menolak pembuatan akta dengan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heny Setiawan, author

Tanggung jawab notaris atas keterlambatan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas = The responsibility of notary on the delayed submitting the deed of establishment of the limited liability the company / Heny Setiawan

ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39048

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Lyndiani Hudioro, author

Tanggung jawab notaris terkait pelanggaran dalam akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuatnya : studi kasus Putusan Nomor 01/Pts/MPW.JKT/V/2009 = Notary's responsibility related to infringements of the power of attorney for sale and the power evacuation agreement that he made : case study of Decision Number 01/Pts/MPW.JKT/2009 / Sarah Lyndiani Hudioro

ABSTRAK
Akta Notaris pada hakikatnya berfungsi untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Dengan pelanggaran Notaris dalam pengeluaran akta kuasa menjual dan akta perjanjian pengosongan tanpa adanya akta pengikatan jual beli mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang tidak dibuat sesuai prosedur telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39039

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ricky Tayana, author

Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat Dan Lain-Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Kehadiran Salah Satu Pemegang Saham Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/PDT/2019/PT.JAP.). = The Process of Decision-Making of Meeting Agenda The Other Matters On General Meeting of Shareholders Who Not Attended by a Shareholder and the Legal Consequences (Analysis of Jayapura High Court Decision Number 99/PDT/2019/PT.JAP.)

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’. Landasan hukum mekanisme pengambilan keputusan mata acara rapat ‘dan lain-lain’ diatur dalam Pasal 75 ayat (3) jo ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Tujuan dari penambahan mata acara rapat adalah membahas usulan lain (baru) yang tidak ada dalam mata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hana Theresia Lamtarida, author

Implikasi atas Objek Perjanjian yang Keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017 = Implications of the Mistaken Object of the Agreement in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell made by a Notary Based on the Decision of the Supreme Court Number 279 K/PDT/2017

Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Raihan, author

Validitas Pemenuhan Kuorum Kehadiran RUPS LB Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2826 K/PDT/2021 = The Validity of the Fulfillment Of Attendance Quorum based on Court Stipulation under Supreme Court Decision No. 2826 K/Pdt/2021

Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian