Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query

Bima, author

Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. = Law Analysis about dwangsom as an administrative punishment which stated in the Law Number 51 Year 2009 on Administrative Court.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...

Universitas Indonesia, 2012

S43166

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Isna Farichah, author

Analisis yuridis tentang rangkap jabatan notaris sebagai konsultan hak kekayaan intelektual studi kasus surat direktur perdata Direktorat Jenderal Administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor ahu2 um 01 01 369 = Juridical analysis of dual position notary as intellectual property rights consultants case study letter of the director general of administrative law civil directorate general ministry of justice and human rights of the Republic of Indonesia number ahu2

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45157

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ericha Veteriana, author

Pembatalan akta perkawinan oleh anak atas perkawinan kedua ibunya melalui pengadilan tata usaha negara (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 133/G/2011/PTUN.JKT) = Revocation of marriage certificate by children to the second marriage of their mother through the administrative court (analysis to the verdict of administrative court number 133/G/ 2011/PTUN.JKT) / Ericha Veteriana

ABSTRAK
Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata...

2017

T47545

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwiratna Sari Safitri, author

Upaya hukum notaris terhadap putusan pemberhentian Majelis Pengawas Pusat Notaris = Legal effort of notary against the decision on dismissal of central supervisory board of notary

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28860

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Difa Shafira, author

Litigasi perubahan iklim terkait amdal di Indonesia: Tinjauan atas putusan izin lingkungan PLTU Celukan Bawang = Climate change litigation on EIA related case in Indonesia: A review on Celukan Bawang coal-fired power plant case.

Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasi dalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dari isu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidup konvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim. Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalah kedudukan hukum sebagai hambatan prosedural....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meissy Alviandri, author

Analisis SWOT dalam Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Pajak secara Elektronik di Indonesia = SWOT Analysis in the Implementation of Electronic Tax Court in Indonesia

Lembaga peradilan ditujukan sebagai penegakan kekuasaan hukum guna memberikan akses keadilan untuk semua pihak. Kemajuan informasi dan teknologi khususnya di bidang ICT (Information Communication Technology) serta adanya Pandemi COVID-19 mendorong Pengadilan Pajak untuk segera menyelenggarakan peradilan secara elektronik seperti badan peradilan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Renius Albert Marvin, author

Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018

UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55009

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi, author

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jocky Fernando, author

Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan Implikasi Hukumnya Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY) = Decision Of Honorary Board Of Notaries As Object Of State Business Interests and Implications Of Law In Criminal Law (Case Study Verdict of High Court of State Business Surabaya Number 156/B/2017/PT. TUN.SBY

Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monintja, Mick Olaf, author

Kedudukan akta kelahiran dalam hukum administrasi negara dan implikasinya terhadap aspek keperdataan seseorang = Birth certificate s legal standing in administrative law and its implication towards human civil aspect

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatu produk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namun memiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorang dimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diatur baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian