Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Anissa Pramudita, author
Penyerahan ULTLE yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai awal mulanya merupakan uang yang merupakan bukan barang kena pajak dan pengukuhan BI sebagai PKP disebabkan BI melakukan penyerahan ULTLE.
Tujuan penelitian ini menjelaskan serta menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan ULTLE ditinjau dari konsep PPN dan menjelaskan serta menganalisis pengukuhan BI sebagai PKP...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54878
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ignatius Joko Trianto, author
Pada kenyataannya di Indonesia terdapat suatu sengketa pajak yang terjadi sehubungan dengan pemajakan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Adapun hal yang menjadi sengketa adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan repossessed assets.
Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dilatari oleh perbedaan dasar pemikiran....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25861
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Zaki Ahmad, author
Tesis ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan yang berada di bawah threshold Pajak Pertambahan Nilai PPN dalam melakukan voluntary registration menjadi Pengusaha Kena Pajak PKP dan dampak status PKP tersebut terhadap gross profit dan value added perusahaan. Berdasarkan kerangka konseptual dan dengan menggunakan data periode 2011-2016, hasil estimasi empiris...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ruth Sondang Juliana, author
ABSTRAK
Pelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hanifati Ekacintya Shabrina, author
Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang dan implementasi kebijakan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kadek Sanjaya, author
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia terhadap PT DEF pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara perlakuan rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 beserta peraturan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Shafia Ayunissa, author
Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eka Prasetya N.G.
Unsur-unsur taxable income terdiri dari penghasilan dan biaya. Dalam menyusun aturan PPh pemerintah membagi biaya dalam deductible expenses dan non-deductible expenses. Upaya untuk mengefektifkan dan mengefesienkan biaya terkadang menimbulkan dispute (sengketa) antara Wajib Pajak dan Fiskus.. Untuk itu perlu dilakukan upaya tax planning guna memindahkan pengeluaran non deductible expenses menjadi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13947
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Faris Prasetyo Makarim, author
Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
