Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Sayuti, author

Analisis ketidakadilan vertikal dan beda koefisien keadilan dalam penetapan nilai jual objek pajak atas perumahan: studi kasus pada kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengenai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak, umumnya dirasakan masyarakat terdapat ketidakadilan vertikal. Nilai Jual Obyek Pajak adalah mewakili nilai pasar, sedangkan nilai pasar yang wajar merupakan refleksi dari harga jual yang terjadi dalam pasar yang berlangsung secara kompetitif. Penelitian...

2000

T7454

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Benyamin Zulkarnaen, author

Analisis pelaksanaan pemungutan pajak dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta

Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12113

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azhar Amir, author

Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui nilai jual obyek pajak

ABSTRAK
Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang.

Jelas sekali bahwa pembangunan...

1999

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Otok Kuswandaru, author

Pengawasan menteri dalam negeri dan menteri keuangan terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah = Minister of Home Affairs and Minister of Finance's control of Local Taxes in the local government regulation, 2004

The consequence of the implementation of the Law Number 22 Year 1999 on the Local Government is to apply the fiscal decentralization in giving an adequate fund for the autonomous local government in order to finance its authority. One of evidences of the implementation of the fiscal decentralization is the...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14038

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Freddy Kusnady, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan hukum wanita dalam hukum pajak sesudah berlakunya Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 dan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1983

ABSTRAK Dewasa ini perkembangan dunia usaha di Indonesia terasa makin mantap, keadaan perekonomiannya secara merata makin membaik dan jenis-jenis usaha banyak bermunculan, mulai dari usaha-usaha kecil sampai ke industri-industri besar. Jenis-jenis pendidikan dan keterampilan juga makin banyak dan diminati oleh segala lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan keterampilan sampai dengan pendidikan tinggi,...

Depok: Universitas Indonesia, 1992

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eko Cahyadi, author

The role of intellegence in improving tax control and tax law enforcement by directorate general of taxes

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, pemerintah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari semula Official Assessment, menjadi Self Assessment. Pemungutan pajak dengan sistem self assessment ini meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya pada wajib pajak, konsekuensinya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakar,...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

T17925

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Nuansa, author

Efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Swasta PT. X (Studi Atas DPPKA Kabupaten Bekasi)

Skripsi ini membahas mengenai pemungutan atas pajak penggunaan energi listrik di Kabupaten Bekasi. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Anata Lapae, author

Penerapan kebijakan earmarking tax pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta = Application in the earmarking tax policy on motor vehicle taxes in DKI Jakarta Province

Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alit Ayu Meinarsari, author

Penyederhanaan Regulasi Keuangan Daerah Melalui Penggabungan Pengaturan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Perpajakan Daerah = Simplification of Regional Finances Regulations Through Merger of Central And Regional Financial Balance Arrangements and Regional Taxes

Kebijakan penggabungan Undang-Undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berkembang, sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini cenderung sifatnya simplifikasi. Melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Van Hepto, Engelbert Des, author

Analisis peranan pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan (ppddp) sebagai implementasi good public governance di lingkungan direktorat jenderal pajak = The analysis of data processing center dpc role as good public governance implementation in directorate general of taxes

Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance (GPG). Salah satu langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan sentralisasi pengolahan data dengan didirikannya...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S53290

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian