Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Rhendra Kusuma, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict

ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Beridiansyah, author

Analisis yuridis terhadap pengadaan barang dan jasa guna mencegah tindak pidana korupsi / Beridiansyah

ABSTRACT
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan itu dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

364 INTG 3:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana korupsi (periode tahun 2011-2015)

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016

657.3 PUS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Francis Xavier Widyastanto, author

Tindak pidana korupsi : Suatu tinjauan tentang penerapan Undang-undang No.3 Tahun 1971 dalam penanggulangan korupsi di Indonesia

1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suhartoyo, 1959-, author

Argumen pembalikan beban pembuktian sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

Depok: Rajawali Pers, 2019

345.023 SUH a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fachrul Kardiman, author

Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce

ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali...

2014

S54438

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rule breaking dan integritas penegak hukum progresif dalam pemberantasan korupsi pejabat daerah

JY 7:1 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Analisis kecenderungan pergeseran fungsi ajaran perbuatan melawan hukum materiel dalam tindak pidana korupsi (Studi kasus terhadap penerapan dan perkembangan yurisprudensi tindak pidana korupsi di Indonesia)

D368

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurul Fauziah Hambali, author

Penerapan doktrin business judgment rule terkait pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi = The implementation of business judgment rule doctrine related to criminal liability of directors of state-owned enterprise BUMN in corruption crime

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban direksi terhadap kebijakan bisnisnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan keuangan negara sehingga dianggap sebagai tindak pidana korupsi, manakala perseroan tersebut merupakan BUMN. Akan tetapi, menurut doktrin Business Judgment Rule, direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50309

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Silvya Wangga, author

Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi

ABSTRAK
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Tetapi, terkadang partisipasi yang disampaikan perorangan warga negara diabaikan atau tidak didengar maka disalurkan, ditampung dan diolah melalui partai politik. Dalam tataran kebijakan anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugiaan negaraatau perekonomian negara...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018

364 INTG 4:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian