Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Irma Sukardi, author

Mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana (manual legal assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korpsi berdasarkan undang-undang nomor i tahun 2006 tentang bantuan timball balik dalam masalah pidana = Mutual legal assistance in criminal matters mechanism in asset recovery process of corruption based on law no. 1 year 2006 regarding mutual legal assistance in criminal matters

Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T28578

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Butarbutar, Russel, author

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi

Bekasi: Gramata Publishing, 2015

345.023 BUT p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hutapea, Putri Vera, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus : putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)= Corporate criminal liability in corruption on public procurement sector case study : verdict No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Jkt. Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Adnan Kohar, author

Kinerja Penyidik : Perspektif “PRESISI” Studi Kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri = Performance of Investigators: Perspective "PRESISI" Case Study at the Directorate of Criminal Actions of Corruption Bareskrim Polri

Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum,...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Priandy, author

Analisis Budaya Organisasi KPK Dalam Mencegah Tindak Pidana Suap Penyidik = The KPK Organizational Culture Analysis To Prevent Investigator's Bribery

KPK merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, selain Polri dan Kejaksaan. Istimewanya fungsi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam satu institusi yang sama. Pada Tahun 2021 terjadi Kasus Suap di KPK dengan Tersangka Penyidik KPK. Ini merupakan Kasus Korupsi kedua yang melibatkan Penyidik KPK,...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bima Yudhakusuma Putra Munandar, author

Kedudukan Hukum Covernote Notaris Dalam Kredit Perbankan Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp) = Legal Position Of Notary Covernote In Banking Credit Causing Criminal Acts Of Corruption (Case Study Of Pangkal Pinang District Court Decision No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp)

Peran Notaris di bidang perbankan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum baik bagi debitur maupun kreditur melalui akta autentik yang dibuatnya. Salah satu dokumen yang dibutuhkan Bank dalam rangka pencairan kredit kepada debitur yaitu surat keterangan atau covernote. Covernote yang dibuat oleh Notaris GH untuk salah satu Bank BUMN mengakibatkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiffany Valencya, author

Tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 152PK/PID.SU/2010) = Director s responsibility in corruption crime case study of supreme court verdict no 152PK/PID.SUS/2010)

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42176

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal Putra Sabila, author

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara (Ratio Deciden) Terhadap Pelaksanaan Metode Entrapment Dalam Tindak Pidana Korupsi = Considerations of the Judge in Deciding the Case (Ratio Deciden) Regarding the Implementation of Entrapment Method in Corruption Criminal Offenses

Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil harus dipenuhi dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hak siapapun dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu metode yang melanggar hak seseorang adalah metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi. Metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki ketentuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cahyaning Nuratih Widowati, author

Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Korupsi di BUMN)

Universitas Indonesia, 2007

T 02370

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ferdy Fardian Hidayat, author

Pembebasan anggota direksi bank BUMN dari tanggung jawab pribadi dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan business judgment rule

Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai antara "konsep pemisahan kekayaan pada badan hukum" sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT dengan konsep "percampuran kekayaan pada keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. "Konsep percampuran kekayaan dalam keuangan negara" tersebut menimbulkan konflik dalam penegakannya,...

2009

T26169

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian