Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Daru Iqbal Mursid, author

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang = Criminal Responsibility of Political Party on Corruption and Money Laundering

Korporasi didefinisikan sebagi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisi baik merupakan badan hukum maupn bukan badan hukum. Salah satu bentuk korporasi yang berbentuk badan hukum adalah partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki peran yag sangat penting untuk menunjang kahidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54727

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suha Qoriroh, author

Gagasan Integrasi Kewenangan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia = The Idea of Integrating the Authority of Corruption Eradication Institutions in Indonesia

Keberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erni Pramoti, auhtor

Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti

ABSTRAK
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sebuah nuansa baru dalam perkembangan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan dikenalnya pembalikan beban pembuktian terutama berkaitan dengan pembuktian tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38999

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Viondi Yunatan, author

Tanggung jawab ahli waris terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris atas dugaan tindak pidana korupsi ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata = Heiress responsibility for tort lawsuit conducted by the heir over alleged corruption reviewed from Indonesia Civil Code / Viondi Yunatan

ABSTRAK
Dalam hal terjadinya perwarisan, ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan, akan tetapi juga kewajiban terhadap utang-utang dan beban-beban lain yang diakibatkan oleh perbuatan pewaris, termasuk di dalamnya kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu contohnya adalah pada putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, dimana Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. Setiajaya Mobilindo didakwa melakukan korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38943

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mukhamad Zulkarnain, author

Perlindungan hukum pemegang saham publik yang rekening efeknya dirampas untuk negara akibat kegagalan investasi kasus PT Asabri (persero) = Legal protection of public shareholders whose securities accounts were associated for the country due to investment failure in the case of PT Asabri (persero)

Kasus tindak pidana korupsi yang dialami di PT ASABRI (Persero) tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa, tetapi pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa ikut terseret dalam kasus tersebut. Perlunya aturan yang menjamin perlindungan pemegang saham agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Febby Mutiara Nelson, author

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement = Simple, Speedy, and Low-Cost Justice: Initiating the Management of Corruption Offence through the Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement Concepts

Kajian ini membahas konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang belum dilaksanakan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal mengembalikan...

2019

D2648

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ike Krisnadian, author

Kajian hukum penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan Jakarta Pusat nomor 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/PID.SUS/2010 = Study on handling legal of law enforcement for money laundering criminal offense from corruption criminal offense proceeds case study of ruling of central jakarta court number 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST and ruling of supreme court of the republic of in

Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti, author

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38763

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian