Ditemukan 817 dokumen yang sesuai dengan query
Mohammad Mahrus Ali, author
[ABSTRAK
Pengujian norma konkret dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya tidak menjadi kewenangan MK. Pengujian terhadap norma secara teoritis haruslah bertitiktolak dari norma abstrak sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi. Untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang, maka norma abstraklah yang seharusnya ditafsirkan...
2015
T43091
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
B. Antonelda Marled Wawo, author
Pasien dengan masalah fisik disertai dengan gejala psikososial dapat teridentifikasi melalui pengkajian keperawatan. Perawat hanya berorientasi pada kebutuhan biologis, sehingga rencana asuhan keperawatan tidak komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pelatihan pengkajian berfokus pada aspek psikososial terhadap kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) perawat dalam melakukan pengkajian komprehensif. Penelitian...
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2016
T45991
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tanti Dian Ruhama, author
ABSTRAK
Mekanisme evaluasi terhadap Undang-Undang (UU) yang telah disahkan dan berlaku merupakan tahapan yang penting dalam siklus UU serta berperan dalam menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pembentukan UU kedepannya. Dengan adanya evaluasi, UU yang telah berlaku ditengah masyarakat dapat dinilai efektivitas pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, evaluasi juga menjadi salah...
2016
T45907
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Reza Winata, author
Pengesampingan putusan memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas tindak lanjutnya. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah yaitu pemaknaan finalitas dan kekuatan mengikat putusan dalam pembentukan undang-undang, serta fleksibilitas tindak lanjut putusan dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan komparasi negara Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T55271
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sari Rahmani, author
ABSTRAK
Sebelum reformasi, film Hollywood telah mendominasi layar bioskop di Indonesia. Pasca reformasi tepatnya pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan untuk melawan dominasi film Hollywood di dalam negeri yang tertuang dalam pasal 32 UU Perfilman No.33 Tahun 2009. Pasal tersebut mewajibkan pihak bioskop untuk menayangan film Indonesia sekurang-kurangnya 60 enam...
2018
T51561
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sucidha Kurniasih, author
ABSTRAK
Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50473
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Fathimah Azzahra Syafril, author
Tesis ini mengkaji mengenai pengujian formil undang-undang di Indonesia yang merupakan kompetensi kewenangan dari Mahkamah konstitusi dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan terhadap pengujian formil. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini meliputi: (i) desain dan praktik pengujian formil undang-undang di Indonesia; (ii) permasalahan pengujian formil undang-undang di Indonesia;...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chaidir Ali, author
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) lahir dari adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang timbul dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dimana pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi muatan mengenai mekanisme teknis formil pembentukan undang-undang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fella Septiana, author
Seiring berkembangnya pembangunan nasional Profesi Penilai Publik di Indonesia yang sudah sangat diperlukan di dalam perekonomian di Indonesia dimana Profesi Penilai Publik mulai memasuki ranah-ranah umum termasuk ranah Pemerintahan. Di Indonesia, Profesi Penilai belum dilindungi dan belum mempunyai dasar hukum yang kuat karena belum adanya Undang-Undang yang bertujuan sebagai payung...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rasmi Nindita, author
Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
