Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query
Vera Indah Sari, author
ABSTRAK
Hingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai...
2017
S70005
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sayyidus Wisnu Widagdo, author
Perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah menyebabkan berkembangnya jenis barang dan jasa yang dijual di media tersebut. Dengan tingginya pengguna internet di Indonesia maka hal ini menjadikan adanya urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatiannya atas pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa digital. Metode penelitian dalam penelitian ini...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rieza Zainal, author
Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T10825
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nanang Satrio Priambodo, author
Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot.
Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T 12304
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Cahyo Wicaksono, author
An Overview on The Returning of Payment Excess of Value Added Tax Arranged in Article 17C Law Number 16 The Year 2000 About Ordinary Implementation and Ethic of TaxationNowadays, the effort to increase tax acceptance is an urgent one. It is caused either by the uncertainty of oil and gas...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T13696
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suprapto, author
Konfirmasi Faktur Pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan (SIP) telah berjalan selama tiga tahun sejak tahun 2001. Keberadaannya mendukung kegiatan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yaitu melakukan konfirmasi dengan penyandingan Faktur Pajak Masukan dengan Faktur Pajak Keluaran. PPN menyumbang kurang lebih 33% dari seluruh penerimaan pajak dalam negeri. PPN merupakan sistem perpajakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13700
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sugiyanto, author
In accordance with the message of the 1999-2004 GBHN (Broad Outline of the Nation's Direction) that since the fiscal year of 1999/2000 up to now the taxation sector has become the backbone for the government in financing state expenditure known as the six strategic targets namely : to reflect the...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14054
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Senny Tussytha, author
Dalam perubahan kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diupayakan perbaikan dan pembaharuan dalam beberapa sisi peraturan perpajakan yang pada dasarnya mengarah kepada tercapainya target pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak guna pembiayaan pembangunan. Dalam prakteknya, ternyata masih terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah hambatan tercapainya pengamanan penerimaan Negara dalam hal...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22063
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Purwanto, author
Dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, menggalakkan ekspor, dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberian fasilitas bagi sektor ekonomi strategis. Salah satunya adalah pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal. Studi mengenai sejauh mana pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas tersebut merupakan pokok isi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22221
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Indry Widiyasari, author
Self Assessment System yang dianut perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas jalannya pemenuhan kewajiban tersebut dan harus riemastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19845
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
