::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simangunsong, Gunawan, author
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rasmi Nindita, author
Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Septi Mustika Rini, author
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dari kriminalisasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Karena di dalam ketentuan pasal 21 terdapat pengaturan mengenai pengujian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selama ini jika ada dugaan...
2019
T54519
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Artadhi, author
ABSTRAK
Perkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern...
2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ratih Probosiwi, author
ABSTRACT
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan dan peluang serta kewajiban desa dalam inklusi sosial. Tulisan ini juga diharapkan mampu mengembangkan diskursus tentang desa inklusi, layanan ramah penyandang disabilitas di tingkat desa pada tataran teoritis. Tulisan disusun melalui kajian beberapa literatur terkait konsep dan pentingnya inklusi sosial...
Yogyakarta: Balai Besar dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS), 2017
360 MIPKS 41:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Andie Hevriansyah, author
Permasalahan penelitian pemberhentian Sekretaris Desa dengan menggunakan wewenang diskresi Kepala Desa studi putusan PTUN Bandung adalah Bagaimana kewenangan Kepala Desa mengelola Administrasi Kepegawaian perangkat desa? Bagaimana penggunaan wewenang diskresi Kepala Desa memberhentikan sekretaris desa? Bagaimana sikap PTUN Bandung memutus perkara pemberhentian sekretaris desa dengan diskresi Kepala Desa? Metode penelitiannya adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mukti Wibowo, author
KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti...
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhila Rizqi, author
Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) terhadap PPAT diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Permen ATR 2/2018). Selain beralaskan pada ketentuan menteri, pelaksanaan tugas jabatan MPP PPAT wajib berpegang teguh pada sumpah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arie Yuliarti, author
Terminologi penyalahgunaan wewenang telah dikenal dalam hukum pidana, namun hingga saat ini belum memiliki pengertian yang jelas. Hal ini mengakibatkan disparitas putusan hakim dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kasus, khususnya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41861
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Farid Hanggawan, author
Skripsi ini merupakan refleksi atas teks ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite? karya Jacques Derrida. Force de Loi seakan hendak menyibak wajah antagonis dari hukum modern, yang tak lain merupakan buah cinta modernisme. Keadilan, bagi hukum modern, menjadi sesuatu terberi. Wewenang (autorité) dalam hukum lantas menjadi kreator dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S540
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>