::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Perubahan fungsi, tugas, dan wewenang BAPPENAS setelah diberlakukan undang-undang no.22 tahun 1999
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8586
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurlaila Oktariana, author
Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintah dari Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Kewenangan Diskresi = Legal Protection of Government Officials from Indicting Corruption Crimes Overdiscretionary Powers.
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan hukum dengan penggunaan diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Dalam menggunakan diskresi, Pejabat Pemerintah memiliki potensi didakwa dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi Pejabat Pemerintah, agar dapat menggunakan diskresi tanpa khawatir akan didakwa dengan tindak pidana korupsi. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang Pejabat...
2017
T47787
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Taufik Hidayat, author
Kesiapan suku dinas pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan undang-undang no. 22 tahun 1999 (kasus : suku dinas pendapatan daerah kotamadya Jakarta Selatan)
Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan unsur pelaksana pemcrintah daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah. Kiprah Dipenda sangat diandalkan sekali oleh Pemda DKI, karena tanpa pendapatan serta penerimaan maka Pemerintahan Daerah DKI Jakarta tidak dapat menjalankan segaia fungsi dan tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun...
2000
T2461
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Zur Fikri Syam Dimasyqi, author
Tumpang tindih kewenangan satgas saber pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantasan pungutan liar = Overlapping authority of satgas saber pungli and Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in eradicate illegal ievies.
Skripsi ini membahas mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar, dimana Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan pungutan liar,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Syafvan Rizki, author
Proses pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan yang berdasarkan asas legalitas = The process of investigating notary by law enforcement officers for judicial process need based on due process of law
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sering dipermasalahkan akibat kurang pahamnya aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41780
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dirsa Deandaru, author
Wewenang Presiden dalam memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia = The President`s competence to relocate the Capital City of Indonesia
Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke suatu kawasan di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara dan mengapa wilayah yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Terlepas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elly Fatimah, author
Desentralisasi bidang pariwisata di daerah : (studi kasus peletakan kewenangan pengelolaan taman wisata candi prambanan di daerah istimewa Yogyakarta)
Penelitian dengan judul Desentralisasi Bidang Pariwisata Di Daerah : Studi Kasus Peletakan Kewenangan Pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T1795
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Robby Bakharuddin, author
Perbandingan mengenai wewenang yang dimiliki badan kartel Jerman (Bundeskartellamt) dan Japan fair trade commision (JFTC) dalam rangka meningkatkan wewenang yang dimiliki komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk menangani perkara kartel di Indonesia = Comparison regarding to the privilege owned by the cartel agency of Germany (Bundeskartellamt) and the Japan fair trade commission (JFTC) in order to Improve the privileges owned by komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) while handling cartel cases in Indonesia
Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64220
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Stella Defany Muslim, author
Tindakan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemegang Saham yang Merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Mahakamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2021) = Act of Abuse of Power by Shareholders who doubles as Board of Commissioner in a Limited Liability Company (Analysis of Supreme Court Decision Number 511/K/Pdt/2021)
Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Stella Defany Muslim, author
Tindakan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemegang Saham yang Merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Mahakamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2021) = Act of Abuse of Power by Shareholders who doubles as Board of Commissioner in a Limited Liability Company (Analysis of Supreme Court Decision Number 511/K/Pdt/2021)
Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>