Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Penni Arumdati, author

Analisis kebijakan pengenaan pph pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak melalui withholding tax system

Starting on April 2007, The Directorate General of Taxes has imposed Income Tax Article 23 of advertisement installing services at printed media by withholding tax system. Since the 2006 tax revenue did not reach its target, this policy is established as one of way to fulfill tax revenue in 2007...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dina Nurdiyana, author

Analisis perbedaan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Engineering Procurement Construction (EPC) project

EPC project meaning that a construction company will handle whole work, from designing activity, procurement and implementation construction. Base imposition withholding tax article 23 and Value Added Tax (VAT) on EPC project are from their service value. However, in fact EPC project have same treatment equal with construction services in...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nur Khasan, author

Analisis tentang perhitungan besarnya tarif PPH pasal 23 atas penghasilan dari jasa lain dalam sistem withholding tax dalam upaya mencapai keadilan dalam pemungutan pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jasa yang termasuk dalam kriteria jasa lain dalm Pajak Penghasilan Pasal 23 setelah adanya perubahan Kep- 70/PJ/2007. Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

T24568

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Emirul Haq, author

Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Beli Wajib Pajak Berstatus Pegawai (Studi di Kecamatan Bekasi Barat) = Effectiveness of Government-Borne Employment Income Tax Incentive in Increasing the Purchasing Power of Employee Taxpayers (Study in West Bekasi District)

Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Herawati, author

Tinjauan Kebijakan Biaya Jabatan dalam Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Berdasarkan Prinsip Tax Fairness (Studi di DKI Jakarta) = Policy Review on Occupational Expenses in the Employment Income Tax According to Tax Fairness Principle (Study in DKI Jakarta)

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, namun, dalam konsep yang lebih sederhana dan terstandarisasi. Kebijakan biaya jabatan mengalami perubahan terakhir di tahun 2008 dan belum dilakukan penyesuaian kembali hingga saat ini. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami kedinamisan sehingga jika dilihat secara garis besar, besaran...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidina Diniarti Hanifa, author

Analisis perlakuan pajak penghasilan atas financial technology - peer to peer lending (P2P lending) = Income tax analysis of financial technology - peer to peer lending (P2P lending)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan atas Financial Technology ndash; Peer to Peer Lending P2P Lending . Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan peraturan yang ada, terdapat...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sigit Triono, author

Kontraktor kontrak karya pertambangan umum sebagai pemotong PPh pasal 23 dDan PPh pasal 26: studi kasus di kantor pelayanan pajak penanaman modal asing III = The contractor of general mining contract of works as the withholder of income tax article 23 and article 26: case study in kantor pelayanan pajak penanaman modal asing III

Guna rnemanfaatkan kekayaan bahan galian selain migas, Pemerintah menandatangani Kontrak Karya Pertambangan Umum yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan, yang terbagi dalam beberapa generasi. Ketentuan-ketentuan perpajakan dalam kontrak diberlakukan sebagai lex specialis(ketentuan yang berlaku khusus), termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban kontraktor selaku pemotong withholding taxes PPh Pasal...

2004

T14141

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silaban, Suzan Stevan, author

Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas komisi petugas dinas luar asuransi ditinjau dari asas certainty = Analysis of income tax article 21 imposition on commision for insurance affair officer reviewed with certainty principle

Ketidaksesuaian peraturan pelaksana Pajak Penghasilan Pasal 21 atas komisi PDLA yaitu PMK No.206/PMK.011/2012 dan Peraturan DJP No.31/PJ/2012 dalam menerapkan PTKP menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 PDLA yang terdapat dalam peraturan DJP dan PMK ditinjau dari aspek certainty dan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55519

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Deswina Dwi Hayanti, author

Analisis yuridis pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank : studi kasus Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank = Juridicial analysis of unilateral withholding customer account by the bank : case study Agus Soetopo against Standard Chartered Bank

Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S547

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian