Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Narendri Widhitita Randa Patandung, author

Permasalahan dan dampak dalam pemotongan pajak penghasilan 23: studi pada sektor jasa penyedia tenaga kerja = Problems and impacts in withholding income tax art. 23: study on the outsourcing services

Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja dalam dunia usaha semakin banyak diminati mengingat di era sekarang banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan system pegawai kontrak. Hal ini juga selaras dengan data yang menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 100 perusahaan penyedia tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung ke dalam...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sekar Asri Nurillah, author

Analisis biaya kepatuhan pasca penerapan bukti potong elektronik: studi pada wajib pajak pengguna e-bupot tahap I = An analysis of compliance cost post implementation of electronic withholding tax slip: study on e-bupot user phase I

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Penni Arumdati, author

Analisis kebijakan pengenaan pph pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak melalui withholding tax system

Starting on April 2007, The Directorate General of Taxes has imposed Income Tax Article 23 of advertisement installing services at printed media by withholding tax system. Since the 2006 tax revenue did not reach its target, this policy is established as one of way to fulfill tax revenue in 2007...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dina Nurdiyana, author

Analisis perbedaan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Engineering Procurement Construction (EPC) project

EPC project meaning that a construction company will handle whole work, from designing activity, procurement and implementation construction. Base imposition withholding tax article 23 and Value Added Tax (VAT) on EPC project are from their service value. However, in fact EPC project have same treatment equal with construction services in...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nur Khasan, author

Analisis tentang perhitungan besarnya tarif PPH pasal 23 atas penghasilan dari jasa lain dalam sistem withholding tax dalam upaya mencapai keadilan dalam pemungutan pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jasa yang termasuk dalam kriteria jasa lain dalm Pajak Penghasilan Pasal 23 setelah adanya perubahan Kep- 70/PJ/2007. Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

T24568

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Emirul Haq, author

Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Beli Wajib Pajak Berstatus Pegawai (Studi di Kecamatan Bekasi Barat) = Effectiveness of Government-Borne Employment Income Tax Incentive in Increasing the Purchasing Power of Employee Taxpayers (Study in West Bekasi District)

Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Herawati, author

Tinjauan Kebijakan Biaya Jabatan dalam Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Berdasarkan Prinsip Tax Fairness (Studi di DKI Jakarta) = Policy Review on Occupational Expenses in the Employment Income Tax According to Tax Fairness Principle (Study in DKI Jakarta)

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, namun, dalam konsep yang lebih sederhana dan terstandarisasi. Kebijakan biaya jabatan mengalami perubahan terakhir di tahun 2008 dan belum dilakukan penyesuaian kembali hingga saat ini. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami kedinamisan sehingga jika dilihat secara garis besar, besaran...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sigit Triono, author

Kontraktor kontrak karya pertambangan umum sebagai pemotong PPh pasal 23 dDan PPh pasal 26: studi kasus di kantor pelayanan pajak penanaman modal asing III = The contractor of general mining contract of works as the withholder of income tax article 23 and article 26: case study in kantor pelayanan pajak penanaman modal asing III

Guna rnemanfaatkan kekayaan bahan galian selain migas, Pemerintah menandatangani Kontrak Karya Pertambangan Umum yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan, yang terbagi dalam beberapa generasi. Ketentuan-ketentuan perpajakan dalam kontrak diberlakukan sebagai lex specialis(ketentuan yang berlaku khusus), termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban kontraktor selaku pemotong withholding taxes PPh Pasal...

2004

T14141

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Hisyam Afif, author

Evaluasi prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 & Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. XYZ = Evaluation of PT XYZ's Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 withholding procedure

Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian