Ditemukan 374 dokumen yang sesuai dengan query
Sjahriati Rochmah, author
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, upaya strategis pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menarik investasi. Peraturan perundang-undangan diterbitkan guna menunjukkan keseriusan menarik investor dan memberi kepastian hukum. Aspek perizinan menjadi salah satu fokus utama pengaturan kebijakan tersebut. Panas Bumi sebagai salah satu alternatif...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Riza Fahlevi, author
ABSTRAK
Disertasi ini membahas tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia, studi ats peraturan di bawah undang-undang tahun 1984-2006. Ada prinsip yang berlaku universal yakni, tidak ada pajak tanpa perwakilan, atau pajak tanpa perwakilan adalah perampokan. Di In donesia, dasar pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (naskah...
Depok:
2009
D1016
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Yusuf Shofie, author
ABSTRAK
Fokus disertasi ini membahas pertanggung jawaban pidana korporasi dari sisi pengaturan dan praktiknya dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sejak tahun 1955 sesudah berlakunya Undang-undang Tinclak Pidana Ekonomi 1955 (Undang-undang No 7/DRT/1955), hingga saat ini tidak satu pun korporasi dijatuhi pidana. Sementara itu Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang-undang No.8/ 1999)...
Depok:
2010
D1106
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Widodo Dwi Putro, author
Depok:
2011
D1260
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Tri Hayati, author
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan usaha pertambangan, sesuai substansi dari bahan galian golongan a, b atau c. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan pengusahaan pertambangan pada dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
D1270
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Yetty Komalasari Dewi, author
Disertasi ini membahas tentang Persekutuan Komanditer (CV) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang masih banyak dipilih oleh pelaku usaha kecil menengah dan aturan hukumnya yang masih mengacu kepada KUHD yang sampai kini belum pernah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah hukum...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
D1273
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Harry Supriyono, author
Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, sehingga pengembangannya membutuhkan kajian dengan pendekatan yang utuh menyeluruh, multi-disipliner, dan inter-disipliner. Demikian pula pendekatan hukum dalam pengendalian dampak lingkungan juga tidak sekedar pendekatan command and control yang berujung kepada sanksi bagi pelanggar, tetapi juga kombinasi pendekatan lain yang mendorong ketaatan lingkungan melalui promosi penaatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
D1281
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Ariawan, author
Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (free trade) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
D1352
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Iwan Erar Joesoef, author
Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
D1800
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Lieke Lianadevi Tukgali, author
Disertasi ini membahas mengenai fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Asas fungsi sosial yang terdapat pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
D1133
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
