::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ahmad Gelora Mahardika, author
Efisiensi penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagai perwujudan asas kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan = Efficiency of internal dispute settlement parties as the embodiment of the principle of rule of law in public administration internal dispute of political party case study post reform era
Tesis ini membahas tentang dinamika perselisihan internal partai politik paska reformasi. Bagaimana terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status partai politik. Badan hukum yang pada awalnya berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan partai politik ke tangan anggota justru menjadi alat politik baru bagi pemerintah. Berbagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46153
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Nugroho, author
Pelaksanaan pengawasan internal dan good governance (Studi di Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara) = Implementation of internal controls and good governance (Studies at the inspectorate of the ministry of state secretariat)
Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42216
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dannie Chrisanto, author
Tinjauan terhadap kewenangan perizinan di bidang ketenagalistrikan = Licensing authority in electricity / Dannie Chrisanto
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dannie Chrisanto, author
Tinjauan terhadap kewenangan perizinan di bidang ketenagalistrikan = Licensing authority in electricity / Dannie Chrisanto
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dannie Chrisanto, author
Tinjauan terhadap kewenangan perizinan di bidang ketenagalistrikan = Licensing authority in electricity / Dannie Chrisanto
ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan (termasuk sektor ketenagalistrikan)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Awalia, author
Kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara Persero dalam melakukan pembelian tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan = Position of PT PLN persero in the purchase of electricity from the power plant based renewable energy
Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Purwitasari, author
Pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan hak guna usaha perkebunan di indonesia studi kasus tumpang tindih dengan pertambangan kehutanan dan tanah ulayat = Pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation hak guna usaha for plantation in indonesia study case on overlapping of mining forestry and communal rights
Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Satriyo Wibowo, author
Peranan Kementerian Sekretariat Negara Dalam Penataan Lembaga Non Struktural (Sebagai Obyek Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat) = The role of the Ministry of the Secretariat of State on Institute of Non-structural Planning (As a House of Representatives Oversight Function Object)
Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Calyna Salsabila Nikmatullah, author
Kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di daerah berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = The government authority in spatial planning based on article 18 clause 2 and clause 5 the 1945 constitution of the Republic of Indonesia
Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45490
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmi Nurjamil, author
Konsep lembaga independen Komisi Pengawas Persaingan Usaha = The concept of independent Commission for the Supervision Competition
Thesis ini membahas konsep lembaga independen komisi pengawas persaingan usaaha (KPPU). Secara teori lembaga independen merupakan lembaga yang terlepas dari fungsi kekuasaan konvensional, yang umumnya memiliki fungsi kekuasaan campuran (mix function). Pembentukan lembaga independen merupakan suatu keniscayaan perkembangan kebutuhan negara-negara modern. Suatu lembaga dinyatakan sebagai lembaga independen seyogyanya tidak hanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>