Ditemukan 324 dokumen yang sesuai dengan query
Hendhania Purnamasari, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24207
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Fikri Hamadhani, author
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal melakukan penyelesaian permasalahan di bidang penegakan hukum persaingan usaha baik formil maupun materiil. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini akan dibahas pelaksanaan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1291
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Raden Dodo Kusmoro, author
Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelas
mengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat dan
menentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SK
KPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-
Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persaingan
usaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
No. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusan
KPPU....
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2006
S22089
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maryam Jamilah, author
Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pembahasan menekankan pada implementasi penjatuhan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999),...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25323
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Katrina Marcellina, author
Pembuktian kartel tidak dapat dipisahkan dari penggunaan analisa ekonomi untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis di antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel. Namun di satu sisi, penggunaan bukti ekonomi (tidak langsung) masih menjadi perdebatan di Indonesia, karena selain mengandung ambigu, penggunaannya belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S444
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ganggas Giandano, author
Kajian ini bermula dari penunjukan DNV Singapore oleh PT. PGN untuk melakukan inspeksi terhadap pabrik pipa dan pabrik plat yang diajukan oleh para peserta tender pengadaan pipa untuk proyek transmisi gas jalur lepas pantai Labuhan Maringgai – Muara Bekasi. Penunjukan DNV Singapore tersebut dilakukan secara langsung tanpa melalui proses tender,...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007
S24494
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Manalu, Steffi Elizabeth, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24749
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Christina Natalia, author
Pola pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang bersifat sentralistik dan monopolistik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa kepelabuhanan yang bersifat sentralistik dan monopolistik pula. Hal ini terlihat dari fungsi pengusahaan pelabuhan yang dilakukan oleh satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) yang didirikan oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Risky Ardianthoro, author
ASTRO, salah satu televisi berbayar/televisi berlangganan (PayTV) di tanah air, menimbulkan pro dan kontra atas kepemilikannya terhadap Hak Siar Liga Inggris (EPL) di dalam layanannya. Perolehan hak siar tersebut diduga merusak kesempatan bermain yang sama (equal of play) antar sesama penyedia layanan televisi berlangganan dengan melakukan persaingan usaha tidak sehat....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bagus Aditya, author
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum dalam perkara TUN. Pada dasarnya semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, maka tidak semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
