Hasil Pencarian

Ditemukan 215 dokumen yang sesuai dengan query

Susyana, author

Implikasi yuridis atas pengenyampingan pasal 43 ayat (2) huruf D undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun (suatu studi kasus terhadap perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah Sus) = Juridical implication on waive of article 43 paragraph 2 letter d law number 20 year 2011 regarding apartment in sale and purchase of apartment agreement a case study on sale and purchase of bassura apartment

Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis atas pengenyampingan Pasal 43 ayat (2) huruf d Undang-Undang Rumah Susun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartemen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dimana data penelitian sebagian besar diambil dari studi kepustakaan. Dibahas mengenai apakah pengenyampingan tersebut diperbolehkan serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44635

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azwar Apriyadi, author

Penerapan prinsip asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun menurut undang-undang rumah susun nomor 20 tahun 2011 (kasus pelaksanaan PPJB sarusun di Apartemen Casablanca East Residence) = The application of freedom principle contract in making a binding agreement of the sale and purchase apartment units according to the law of apartments number 20 year 2011 (the cases implementation of the a binding of the spa apartment unit at the Casablanca east residence apartemen) / Azwar Apriyadi

Sejak April tahun 2007, pemerintah telah mencanangkan Program 1.000 (Seribu) Menara Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dalam rangka kebijakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan bagi Rakyat Indonesia.. Sebelum berlakunya UU Rusun No. 20 Tahun 2011, PPJB Sarusun banyak dilakukan secara dibawah tangan, tetapi sejak berlakunya UU Rusun, pembuatan dan penandatanganan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45851

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Roro Cantik Dwita Kartika, author

Akta pernyataan notaris dan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang : analisa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tanggal 02 Desember 2010 = Notary deed and endorsement original copy of the letter made by notary not in accordance with the provisions of the act : analysis of the Council Decision Investigator Notary's Center Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd of December 2010

Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39041

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kumalasari Witjaksana, author

Status hukum satuan rumah susun yang dialihkan dua kali dalam suatu akad komitmen fasilitas pembiayaan = Legal status for strata title units that twice diverted in a commitment agreement for financing facility

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi Bank selaku pemberi fasilitas kredit pembiayaan pemilikan unit perkantoran yang unitnya telah dialuhkan dua kali oleh developer. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Tipe penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan saran untuk menyelesaikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45888

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mirza Aulia, author

Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48596

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ririn Octharini, author

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa : studi kasus Putusan MPP Nomor: 11/B/MJ.PPN/XI/2010 = Responsibility in their profession of the notary public as service users

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membua takta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan aktaotentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39112

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nasution, Viega Lovianan Noor, author

Penerapan pasal 14 undang-undang N0 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan bagi profensi notaris dan permasalahannya dalam praktek

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Risaria Syaputri, author

Penerapan ketentuan pasal 37a undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang sunset policy dalam rangka peningkatan wajib pajak orang pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan)

Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25965

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Intan Saumadina, author

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap kebenaran data akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam persidangan yang telah memperoleh legalisasi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.TPI) = Notary's role and responsibilities about the truth of underhand deed as evidence in trial that has earned legalization (case study supreme court of the Republic of Indonesia Number 42/PDT.G/2009/PN.TPI)

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46071

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Soehadi Danu Saputro, author

Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak di Indonesia = Legal position of tax court within the judicial system as the tax dispute settlement institution in Indonesia

Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44151

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian