Hasil Pencarian

Ditemukan 197 dokumen yang sesuai dengan query

Sembiring, Septriana, author

Penetapan keadaan tak hadir (afwezigheid) sebagai dasar penguasaan atas harta bersama: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur no. 242/Pdt.P/2014/PN.JKt.TIM = Detrmination of absent circumstance as based of authorization of joint property: case study or determination of East Jakarta District Court no. 242/Pdt.P/ 2014/ PN.JKT.TIM

ABSTRAK
Pada skripsi ini membahas mengenai ketentuan waktu 5 tahun yang ditentukan di dalam pasal 457 KUHPerdata untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tak hadir afwezigheid pada masa kemungkinan meninggal dunia, dikesampingkan oleh Pengadilan dalam sebuah Penetapan dengan tujuan dibolehkannya tindakan terhadap harta bersama oleh pasangannya si tidak hadir afwezig dikarenakan tidak...

2017

S68403

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Levinsyah Pratama Putra, author

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap pemberian tunjangan anak: studi kasus perceraian pns, pegawai swasta, dan wiraswasta = The legal consequences of divorce on financial provision for children: case study of divorce on civil servant private employee and entrepreneur

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban pemberian tunjangan bagi anak yang timbul akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Dalam skripsi ini akan digunakan tiga contoh putusan yang berbeda untuk memberikan gambaran mengenai pemberian tunjangan anak bagi suami yang berprofesi...

2017

S69848

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Farisi, author

Analisis yuridis keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak antara pemerintah kota dan perusahaan Swasta: analisis putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby = Juridical analysis of the validity of immovable property echange agreement between city government and private enterprise

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Miranda, author

Tinjauan yuridis keberlakuan kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup (studi kasus: putusan MA RI No. 2875/K/PDT/2008) = Analysis on enforceability of Indonesian civil code and law number 40 of 2007 concerning limited liability companies in the execution of pledge of shares through private selling (case study: supreme court decision No. 2875 K/PDT/2008)

Skripsi ini membahas mengenai eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai keberlakuan KUH Perdata dalam eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup. Kedua, pembahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi gadai berdasarkan KUH Perdata. Dan ketiga, pembahasan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54494

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yogie Prastiyans, author

Analisis yuridis perjanjian waralaba Primagama: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 72/PDT.G/2013/PN.KDI = Juridical analysis of Primagama franchise agreement: a case study of Kediri District Court Ruling No. 72/PDT.G/2013/PN.KDI

Penelitian ini akan membahas mengenai peraturan yang terkait dengan waralaba Primagama menurut hukum positif di Indonesia, selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas hubungan hukum antara penggugat dengan para tergugat dan membahas apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri sudah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan analisis datanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S66660

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anzalta Biantiarawati Fardhani, author

Penolakan permohonan pembatalan perceraian dari sudut pandang UU administrasi kependudukan: analisis penetapan nomor 702/PDT.P/2019/PN.TNG = Rejection of divorce cancellation application from the perspective of law about citizen administration: case study of court order number 702/PDT.P/2019/PN.TNG

Suatu peristiwa perceraian dapat dibatalkan. Ketentuan pembatalan perceraian hanya berlaku untuk penganut agama selain Islam. Payung hukum atas ketentuan tersebut sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian dan peraturan pelaksananya. Namun, ketentuan tersebut masih belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika, author

Analisis perbandingan hukum mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Malaysia = The analysis of comparative law regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chyka Yustika Anggraini, author

Kelainan orientasi seksual sebagai alasan terjadinya salah sangka dalam permohonan pembatalan perkawinan ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Nomor 1360 K/Pdt/2012) = Sexual disorientation as The reason of marriage annulment Petition in The Perspective of Marriage Regulation number 1 Year 1994 as amended with The first amendment of marriage regulation Number 16 Year 2019 (Analysis of Verdict Number 1360 /K/Pdt/2012)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai Pembatalan Perkawinan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Illona Christine, author

Perbandingan Hukum Alimentasi Akibat Perceraian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Matrimonial Causes Act 1973 di Inggris = Comparison of Alimony Law Due to Divorce between Law Number 1/1974 in Indonesia and Matrimonial Causes Act 1973 in England

Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chantiqa Shakira Dewi, author

Aspek penawaran pembayaran tunai dalam lembaga konsinyasi dalam perspektif KUHPerdata dan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = The aspects of offering cash payments in consignment Institutions in the accordance of Indonesian civil code and act number 2 of 2012 for land procurement for public development

Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian