Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Sulastiyani, author

Urgensi pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal 11 ayat (1) UUD tahun 1945 tentang pernyataan perang ditinjau dari teori kedaulatan dan pembagian kekuasaan = The urgency of the provision of derived regulation under article 11 paragraph (1) constitution of 1945 concerning declaration of war based on theory of sovereignty and division of power

[ABSTRAK
Tesis ini membahas perkembangan penerapan tindakan pernyataan perang (declaration of war) oleh suatu negara dalam rangka memulai permusuhan dengan negara lain dikaitkan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menentukan "negara-negara dilarang melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kategori "ancaman kekerasan" di dalam melakukan hubungan internasionalnya jika ditinjau dengan teori kedaulatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41613

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suhud Prabowo Mukti, author

Pengaturan Tentang Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Khusus = Regulations Of Regarding The Granting Of Remission And Parole Prisoners Special Crimes

Penelitian ini menganalisis pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Khusus. Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana dan syarat pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang itu dalam PP. Pelaksanaan hak-hak narapidana berupa remisi dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ismah Naqiyyah, author

Tindakan Afirmasi pada Lembaga Perwakilan Rakyat: Analisis terhadap Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = Affirmative Action on The Representative Institute: Analysis of The Development of Women Affirmative Action Regulations on The House of Representatives of The Republic of Indonesia

Penelitian ini membahas perkembangan pengaturan tindakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPR RI dan bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut sejak awal tindakan afirmasi diterapkan pada tahun 2004, hingga terakhir kali tindakan afirmasi untuk DPR diterapkan, yaitu pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurjannah, author

Perlindungan Hak Atas Privasi Subjek Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = The Protection of the Rights to Privacy of Tapping Subjects of the Corruption Eradication Commission Based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission

Penyadapan dalam aspek penegakan hukum menjadi hal krusial karena berkaitan pembatasan hak asasi manusia terutama kebebasan pribadi (privacy right). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif besifat preskriptif, mengenai pengaturan kewenangan penyadapan KPK yang disesuaikan dengan menggunakan the international principles of the application of human rights in communication surveillance. Fokus...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Siska Yosephin, author

Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoga Dwi Ardianzah, author

Eksekusi Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung dalam Perspektif Kepastian Hukum = Execution of the Supreme Court's Judicial Review Decision in the Perspective of Legal Certainty

Penelitian ini fokus terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (judicial review on the legality of regulation). Asas Contrarius Actus digunakan dalam pola putusan judicial review di Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (2) memiliki jangka waktu 90 hari dari putusan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dirsa Deandaru, author

Wewenang Presiden dalam memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia = The President`s competence to relocate the Capital City of Indonesia

Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke suatu kawasan di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara dan mengapa wilayah yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Terlepas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadira Anindita, author

Masalah Kaderisasi dan Rekrutmen Calon Anggota DPR Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2024 = The Problems of Cadre and Nomination of DPR Candidates by Political Parties Towards the 2024 Elections

Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Daffa Yusuf Fachreza, author

Pengaturan Kampanye Melalui Media Sosial Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Demokratis = Campaign Arrangements Through Social Media in the Context of Realizing Democratic Elections

Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Farid Muhdi, author

Peran dan wewenang dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Indonesia = Roles and authority of the honorary council of election management body dkpp in ethics enforcement of election management body in Indonesia

[ABSTRAK
Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat...

2014

S55664

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian