Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Kevin Denowarsyah Widayaputra, author

Perbandingan kedudukan fungsi & tugas susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebelum dan setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 = Comparison of positions & functions duties arrangement membership of the advisory council before and after the fourth amendment of Undang-Undang Dasar 1945 / Kevin Denowarsyah Widayaputra

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014

S57691

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adnan Mubarak, author

Aspek hukum operasi militer selain perang di Indonesia = Legal aspect of military operation other than war in Indonesia / Adnan Mubarak

ABSTRAK
Tujuan awal kehadiran Militer adalah sebagai alat pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan wilayah, kewibawaan pemerintahan, serta melindungi seluruh rakyat dari ancaman fisik yang membahayakan. Pergeseran konstelasi global menjadikan peran militer bergeser ke ranah non-militer, sehingga melahirkan konsep Operasi Militer Selain Perang yang kini dilaksanakan oleh TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan...

2015

S58733

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Prayitno, author

Pengaruh pemilu serentak dalam menciptakan pemerintahan presidensial yang kongruen = The effects of concurrent elections to create congruent of presidential government

[ABSTRAK
Sistem presidensial yang sepakat untuk dibangun pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) akan bekerja dengan efektif apabila terjadi pemerintahan kongruen, yaitu kondisi dimana presiden sebagai pemimpin lembaga kepresidenan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan mendapat dukungan yang baik oleh mayoritas partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu...

2015

T42917

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochamad Taufik Riyadi, author

Peninjauan ulang kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik = Review on house of representative's DPR authority in the selection of public officials

[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD 1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR, yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu pengangkatan pejabat publik...

2015

T43058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Moh Amar Khoerul Umam, author

Pelibatan komisi pemberantasan korupsi oleh presiden dalam proses pengangkatan menteri menurut tinjauan hukum tata negara = The involvement of the corruption eradication commission in the process of of appointing ministers by president in constitutional law / Moh Amar Khoerul Umam

This study addresses two main issues: First, hoe Ministry of State. In the law, the process of selection and appointment of ministers is not regulated at all. It is specifically regulated in the Law of the Ministry of State is the requirement to be a minister. The authority of choosing...

Universitas Indonesia, 2015

S60233

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabila, author

Perkembangan legal standing perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi = The legal standing development in the dispute of 2014 Legislative Elections result in the Constitutional Court / Nabila

ABSTRAK
Kesuksesan pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara saja, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Legal standing merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke MK karena salah satu syarat berbicara di MK adalah memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Putusan dapat diterima atau tidak dapat diterima pun...

2015

S59048

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Destara Sati, author

Penguasaan negara atas hutan = State control of forest

[Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya...

2015

S61055

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Ramadhan Kartabrata, author

Penerapan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan dalam proses penyelesaian sengketa tahapan pemilihan umum = The application of legal certainty and expediency principle in the dispute resolution of stages of general election

[ABSTRAK
Penelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa tahapan Pemilihan Umum yang terpengaruh oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 PHPU D VI 2008 yang berimplikasi dikesampingkannya aspek kepastian hukum dan kemanfaatan karena terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa dalam tahapan Pemilu seperti Bawaslu DKPP Peradilan Umum Peradilan Tata...

2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Endang Mulyani, author

Sistem rekruitmen anggota komisi pemilihan umum yang menjamin indepedensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia analisis komparatif sistem rekruitmen di 25 negara Demokrasi = Members recruitment system general election commission which ensures independence of the implementation of elections in Indonesia comparative analysis system recruitment in 25 democracy country

ABSTRAK Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana amanah Pasal 22 E UUD 1945. Sebagai penyelenggara pemilu yang nasional, tetap dan mandiri, KPU merupakan lembaga penyelenggara yang independen dalam menjalankan pemilihan umum yang demokratis, lembaga ini harus terbebas dari segala pengaruh kepentingan apapun, baik politik maupun pemerintah....

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45492

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Aditya Putra, author

Pengawasan lembaga parlemen terhadap pengisian jabatan publik dalam sistem pemerintahan presidensial di negara Republik Indonesia = Parliament's oversight on public officers appointment mechanism on Republic of Indonesia's presidential system / Muhammad Aditya Putra

ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia...

2016

S64845

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian