Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Evi Susana, author
Hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan menjadikannya sebagai anak kandung. Akibatnya anak angkat tidak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, sebaliknya anak angkat tetap mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum Islam hak waris timbul dari hubungan darah...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28183
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Wahyu Amanati, author
Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhatikan dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan perkawinan campuran terutama hal-hal yang menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28655
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rhanindito Widodo, author
Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37003
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ivone Nurul Fu`adah, author
ABSTRAK
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya
dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya
sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya...
2009
T37554
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rendhy Febryanto, author
Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana Undang-Undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung Undang-undang memungkinkan calon suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29452
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ivone Nurul Fu`adah, author
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26042
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Selly Suwignyo, author
ABSTRAK
Perjanjian Kawin yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
dalam Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan peijanjian “tertulis” yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini tidak menegaskan secara rinci
maksud dan isi dari tertulis itu sendiri, apakah secara...
2008
T37002
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
