Ditemukan 164 dokumen yang sesuai dengan query
Ditta Aulia Rahmi, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S23374
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Qomariyanti, author
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang merubah status seseorang dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, agama dalam masyarakatnya memungkinkan timbulnya perkawinan antar suku maupun agama. Dalam hal perkawinan, Undang - Undang Perkawinan di Indonesia mendasarkan pelaksanaan perkawiman pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21118
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Asni Rizki Agus, author
Perkawinan merupakan dambaan setiap manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan untuk memperoleh keturunan. Seiring dengan berkembang nya zaman terkadang dapat terjadi cinta mengalahkan hukum agama sehingga perkawinan antar agama banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masalah perkawinan campuran...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2005
S21125
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Alim Sri Handayani, author
Pewarisan berdasarkan wasiat merupakan penyimpangan dari pewarisan menurut undang-undang. Dalam praktek di masyarakat, seringkali. terjadi perkawinan di bawah tangan dan pengangkatan anak. Mereka tidak dapat mewaris berdasarkan undang-undang, oleh karena itu pewarisan berdasarkan wasiat mempunyai peranan yang sangat penting. Agar mereka yang tidak dapat mewaris berdasarkan undang-undang, dapat menikmati warisan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S21132
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Lidwina Dian Pratiwi, author
Khonghucu sejak lama telah menjadi bagian dari kehidupan keimanan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia memeluknya. Dalam perkembangannya, Khonghucu mengalami berbagai hambatan. Di masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membatasi perkembangan kebudayaan, kepercayaan dan agama yang dianut golonqan etnis Tionghoa serta berusaha mensosialisas ikan bahwa hanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21134
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Amita Maharani, author
Wanita sebagaimana juga pria, meskipun telah terikat dalam suatu perkawinan adalah tetap merupakan manusia yang dilahirkan merdeka dan bermartabat. Namun akibat belenggu sistem pariarki yang terdapat di masyarakat, seringkali diskriminasi terhadap wanita masih terjadi secara meluas. Berangkat dari keprihatinan ini, PBB menyusun Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21148
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sulistiyawati, author
Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian selain berakibat bagi bekas suami dan isteri, juga membawa akibat terhadap anak dibawah umur. Perceraian suami isteri dapat terjadi karena berbagai upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi mengalami jalan buntu, maka perceraian merupakan jalan keluar yang paling baik bagi pasangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21211
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Asbih, author
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi faktor pemodalam merupakan faktor penunjang yang sanggat besar peranannya untuk itu Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha yang antara lain melalui pemberian kredit bank, dengan menggunakan metodologi riset kepustakaan dan riset lapangan. Pemberian kredit dengan jaminan. Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga Jaminan hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21225
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Frieda Christijanty K. D., author
Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu peraturan berbentuk undang-undang karena merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek kebiasaan sehari-hari. Hal tersebut dimungkinkan oleh KUHPer dengan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPer jo pasal 1320 KUHPer, dan dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat suatu perjanjian yang belum diatur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S20966
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Intasari, author
Untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditentukan batas umur untuk kawin bagi seseorang, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dengan demikian perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya belum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S20977
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
