Ditemukan 100 dokumen yang sesuai dengan query
Gultom, Christian Jeremia, author
Walaupun telah memberi kemudahan pada konsumen untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur apabila terdapat sengketa konsumen internasional yang melibatkan pelaku usaha dan/atau konsumen yang tidak tunduk pada hukum Indonesia. Selain itu, adanya klausula baku dalam kontrak konsumen...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ryszcha Mirdania, author
Benda cagar budaya merupakan salah satu warisan kebudayaan bangsa yang menyimpan identitas dari bangsa yang memilikinya, informasi mengenai masa lampau, estetika yang otentik, hingga nilai-nilai kultural yang menyusun identitas suatu bangsa, karenanya ia harus dilindungi baik kelestarian fisiknya, sekaligus nilai dan informasi yang dikandungnya. Bangsa yang menciptakan dan mewarisi benda...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Athira Hana Aprilia, author
Konvensi New York 1958 mengharuskan setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, Konvensi New York 1958 juga memungkinkan pengecualian atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya ketertiban umum. Pada hakikatnya, hukum perdata internasional menentukan hukum perdata negara mana yang akan diberlakukan bilamana terdapat unsur asing di dalamnya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aulia Rahmi, author
Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65183
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Raden Roro Titisari Hasti Wulandari, author
Kelompok Perusahaan Multinasional (MNE) merupakan badan usaha yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didirikan di berbagai negara melalui jalur PMA. Pendirian tersebut memberi efek sampingan bagi Kelompok Perusahaan Multinasional tumbuh menjadi organisasi yang kompleks dengan ratusan atau ribuan anak perusahaan, di bawah pengendalian suatu induk perusahaan. Kompleksnya bentuk organisasi Kelompok Perusahaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Albertus Jonathan Sukardi, author
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengetahuan tradisional telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama untuk tujuan komersial. Perusahaan-perusahaan besar telah memperoleh paten atas pengetahuan yang telah ada dan dipraktikkan selama berabad-abad, sehingga memicu reaksi negatif di kalangan masyarakat tradisional dari berbagai negara berkembang. Hal ini memperkuat opini publik...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Salsabilah Shafa, author
Perceraian dari perkawinan di luar negeri dan perkawinan campuran internasional dapat dikatakan sebagai perceraian dengan unsur asing. Dalam perkara perceraian dengan unsur asing ini jika ditinjau dari segi HPI memiliki persoalan pokok yang menyangkut pada penentuan hukum yang berlaku serta kewenangan mengadili dari sebuah forum. Dalam prakteknya, ketika perkara perceraian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simamora, Agnes Galuh Sekarlangit Boru, author
International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) menjadi salah satu pilihan popular untuk penyelesaikan sengketa investasi internasional antara negara dengan investor. Konvensi Washington 1965, sebagai konvensi yang mengamanatkan dibentuknya forum tersebut memberi kewajiban kepada Majelis Arbitrase untuk menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Rizky Bayuputra, author
Pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum perdata Barat, Islam, dan Adat berlaku secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan dan perkembangan Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH Intern), suatu cabang ilmu hukum yang terkadang dicap sebagai hukum yang kuno karena asal-usul kolonialnya. Perkembangan HATAH Intern dapat kita lihat dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muthia Sekar Saraswati, author
Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menempuh jarak jauh lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya adalah beberapa alasan yang membuat pesawat menjadi mode transportasi yang penting sekarang ini. Secara ilmiah, dengan alasan tersebut, pesawat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, begitu juga konvensi internasional terkait pesawat mengaturnya. Namun undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
