Hasil Pencarian

Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query

Alfanisa, author

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi studi kasus: putusan pengadilan negeri Semarang nomor 156/PIDp.SUS-TPK/2015/PN.SMG = Misuse of authority by official land deed maker under the law on eradication of corruption case study Semarang district court s decision number 156/PID/SUS/TPK/2015/PN/ SMG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48705

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Makati Wandansari, author

Pengecualian aspek penguasaan fisik yang dipersyaratkan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah: studi putusan nomor 978 K/PDT/2014 = Exception on physical tenure that required in matter of land rights registration: case study: Supreme Court decision No. 978 K/PDT/2014

Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iqbal Saleh Syahroni, author

PPAT sebagai turut tergugat dalam peralihan hak atas tanah yang tidak sah (analisa putusan nomor 751/Pdt.G/2014/PN.TNG) = Land deed officer as a co defendant in the turnover of land rights are invalid (analysis of decision number 751/Pdt.G/2014/PN.TNG)

PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46898

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Mulya, author

Analisis hukum terhadap perlindungan hutan dan tata ruang dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis Nasional Food Estate = Legal analysis of forest protection and spatial planning in the land acquisition for strategic projects of National Food Estate

Food Estate merupakan usaha pangan skala luas yang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Dalam menjalankan proyek tersebut, Kementerian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Cahyanto, author

Kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli sebagai penyelundupan hukum dalam penjualan tanah kaveling oleh developer = The legal binding of sale purchase commitment agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot

Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling yang dilakukan oleh developer perumahan dalam rangka lingkungan siap bangun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47424

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jacqueline Yap, author

Implementasi Pengecekan Sertipikat Hak atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat = The Implementation of Electronic Land Rights Checking at the Pontianak City Land Office, West Kalimantan Province

Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha, author

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Arbiani, author

Analisis Hukum Pengalihan Hutang Secara Cessie, Pelaksanaan Lelang dan Pembuatan Akta Jual Beli Terkait Tanah yang dijaminkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR) = Legal Analysis Transfer of Debt by Cessie, Implementation of Auction and Making Sale and Purchase Deed Regarding collateral land (Case Study of North Jakarta District Court Decision Number 520 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.UTR)

Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adi Pradana, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum : analisis pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka = Land procurement for construction for public interest : analysis of West Java International Airport construction in Majalengka district

Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52212

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Handayani, author

Kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang hak tanggungan atas penyitaan objek hak tanggungan sebagai barang bukti tindak pidana analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1731 k pdt 2011 = The privileged position of state against the preference position of mortgage right holder in relation with collateral objects confisticated by state as evidence analysis of the supreme court s verdict no 1731 k pdt 2011

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62101

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian