Hasil Pencarian

Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query

Shakilla Vyatri Adjany, author

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) = Accountability of Land Deed Officers On Sale and Purchase Deeds Made Without The Consent of The Landowner. (Study of The Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim.)

Saat ini terdapat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) kemudian dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. AJB yang dinyatakan cacat hukum tersebut terjadi salah satunya karena tidak ada persetujuan dari pemilik untuk menjual obyek dalam akta jual beli tanpa menguji kebenaran formil....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Athirah Zahra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Tanah dan Bangunan yang Sudah Dihibahkan. (Studi Kasus Putusan No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS) = Responsibilities of Land Deed Officials for Cancellation of Land and Building Grant Deeds that have been Granted. (Case Study of Decision No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS)

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Syarat objektif tidak terpenuhi pada akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kesepakatan Bersama dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa objek hibah bukan milik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Don Arfan, author

Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat yang dijadikan Dasar untuk Pendaftaran Tanah (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 55/Pdt.G/2002/PN.CBN) = Sell Buy Land Rights Based on Customary Law to be the primary Registration for Land (Analysis of District Court Decision Against Cibinong No.55/Pdt.G/2002/PN.CBN)

Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26081

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Arindita Pratiwi, author

Analisis Pengelolaan Air Minum oleh Pihak Swasta Sebelum dan Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang) = Analysis of Drinking Water Management by Private Parties Before and After the Cancellation of Law Number 7 of 2004 (Case Study of Perusahaan Umum Daerah Air Minus Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang)

Air sebagai salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arindita Pratiwi, author

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivone Nurul Fu`adah, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta pernyataan tunduk ke Burgelijke Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada perkawinan beda agama(oleh calon suami muslim) di Indonesia = Authority Notary Certificate In Make Statement subject to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26042

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rosen, Milly, author

Penggunaan ruang bawah tanah dihubungkan dengan hak atas tanah menurut UUPA = Usage of below the surface of land in relation with land rights based on Indonesian land law

Penggunaan ruang bawah tanah di Indonesia semakin meningkat, terutama pada gedung-gedung pusat perbelanjaan. Maraknya keberadaan kios-kios yang berada di ruang bawah tanah menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai jenis hak atas tanah apakah yang dimiliki. Diperlukan untuk mengetahui keberadaan Ruang Bawah Tanah di Indonesia. Pengumpulan data mengunakan data sekunder dan juga data...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26013

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dewi Damayanti, author

Tukar menukar (Ruislag) tanah wakaf (Kasus tanah wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan) = The Exchange (Ruislag) of wakaf land (Case on wakaf land Wan Syarifah, Petogogan, South Jakarta)

Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25976

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Emmyra Fauzia Kariana, author

Kedudukan hak milik atas tanah perumahan Angkasa Pura diatas tanah hak pengelolaan di kawasan Kota Baru Bandar Kemayoran

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Hak Milik atas tanah yang berada diatas tanah Hak Pengelolaan di Komplek Kemayoran. Diterbitkannya sertipikat Hak Milik dengan penunjuk bahwa ?Tanah ini berdiri diatas Hak Pengelolaan No.1/Gunung Sahari Utara?, maka Hak Milik tersebut akan tetap memenuhi sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA atau tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26245

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Syarah Meiriska Dewi, author

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Menggunakan Prinsip Murabahah (Studi Kasus Mahkamah Agung No. 401 K/Ag/2020) = Responsibilities of Notaries in Making a Investment Financing Contracts Transfer of Financing Using Murabahah Principles (Case Study of the Supreme Court No. 401 K/Ag/2020)

Tanggung jawab melekat pada setiap individu untuk melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Dalam Perbankan Syariah, akta akad yang dibuat Notaris dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah serta tidak melanggar ketentuan syariah seperti gharar, riba, maisir, haram, atau zalim. Pada praktiknya masih terdapat penyimpangan tanggung jawab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian