Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query
Wenny Widyastuti, author
Dalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuan keberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri oleh wali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan perkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26062
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Oni Monica, author
Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur bahwa tidak ada lagi pilihan hukum (optional law) bagi orang Islam dalam arti setiap orang Islam harus tunduk pada hukum Islam dan menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama salah satunya mengenai masalah harta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26061
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Nasya Agustyna Rahmaesa, author
Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Luqman Rahmadi, author
Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26006
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ilham Adiansyah, author
Tesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis dan pengaruhnya terhadap tertib pertanahan di wilayah kelurahan Serdang Jakarta Pusat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak milik atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26000
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Elina Kartini, author
Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada sertipikat, pembeli dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Memperluas pembuktian karena dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25997
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sahrawati, author
Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, berakhirnya masa dualisma hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah. Hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang baru sebagaimana diatur dalam UUPA. Pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya menggunakan tanda...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25992
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Cassandra Stephanie Paulira, author
Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25980
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Aprenia Andita, author
Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris, dimana nantinya setiap pendiri akan mengambil bagian atas saham pada perseroan terbatas yang bersangkutan untuk disetorkan. Namun, pada prakteknya, terdapat keadaan dimana persyaratan pendirian tersebut tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25975
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siti Soraya Devi Zaeni, author
Mengingat begitu maraknya masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan sirri, baik masyarakat kalangan menengah kebawah, maupun komunitas pesantren yang kuat secara religius serta mempertimbangkan akibat yang sangat merugikan bagi perempuan dan khususnya anak yang dilahirkan dari kawin sirri tersebut, sedangkan bukti status hukum anak yang dituangkan dalam akta kelahiran yang berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25957
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
