Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query
Sitorus, Hendrika, author
Tesis ini membahas mengenai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tercantum didalam sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena adanya pihak lain yang menggugat sertifikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut karena pihak tersebut adalah pemilik hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26164
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Titik Utami, author
Gugatan Perdata terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah mendaftarkan Akta Jual Beli antara penjual dan pembeli yang dibuat dihadapan PPAT padahal jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan oleh para pihak belum ada pembayaran, dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut dinyatakan batal demi hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37361
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Neyditama Sakni Suryaputra, author
Surat kuasa pada perkara perceraian harus sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, karena peraturan hukum acara tidak boleh ditafsirkan lain oleh majelis hakim. Praktik penggunaan Surat Kuasa Istimewa dalam bentuk Akta Dibawah Tangan Masih marak terjadi, walaupun praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1796 KUHPdt jo....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nayla Husnul Hayati, author
Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN Pasal 15, diantaranya adalah perihal pembuatan akta dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris kepada para pihak yang menghadap. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya adalah akta wasiat yang merupakan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Namun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hanum Megasari, author
Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25252
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Vidya Nurchaliza, author
ABSTRAK
Pengelolaan dana haji oleh BPKH masih belum optimal. BPKH baru menempatkan dana haji dalam bentuk produk perbankan dan surat berharga. Padahal Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengamanatkan penempatan dana haji dalam bentuk investasi langsung. Di sisi lain, wakaf produktif merupakan tulang punggung perekonomian negara karena dapat menipiskan kesenjangan sosial. Akan...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Aziz Nugroho, author
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri Malang berupa akta jual beli yang dibuat atas dasar surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris. Cacat kehendak terjadi karena adanya ketidaksepakatan dalam pembuatan surat kuasa jual yang dimaksud apabila seorang debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka objek jaminan dijual...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gabriella Christie Laminto, author
Notaris merupakan profesi terhormat yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik bagi para penghadap yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya seringkali notaris berhadapan dengan risiko pekerjaan yang besar dimana notaris dapat saja terseret atau ditarik menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pidana berdasarkan Putusan Nomor 844/Pid.B/2021/PN Sby padahal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
