Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Imam Dzaki Wiyata, author

Analisis Yuridis Tentang Peranan dan Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden = Juridical Analysis of the Role and Binding Power of Constitutional Court Decisions on the Process of Impeachment the President and/or Vice President

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman. Setelah amendemen UUD NRI 1945, Indonesia memiliki lembaga kehakiman, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ditujukan untuk menafsir dan mengawal konstitusi melalui putusannya. Salah satu kewenangan dari MK adalah memberikan putusan terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutapea, Adrian Prayoga, author

Konsep Keadilan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum = The Concept of Justice According to the Decision of The Constitutional Court Number 55/PUU-XVIII/2020 Concerning the Verification of Political Parties to Become Participants in the General Election

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan norma hukum yang mengatur verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan adalah norma hukum verifikasi partai politik untuk menjadi peserta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Riyan Rizki, author

Penghapusan Pemanggilan Paksa DPR RI Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018) = The abolition of the Forced Summons of DPR RI in Law Number 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional People's Representative Council (Study of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018)

Pemanggilan paksa merupakan mekanisme untuk memanggil seseorang dalam rangka meminta keterangannya terkait suatu permasalahan tertentu, ketentuan terkait pemanggilan paksa umumnya digunakan dalam ranah penegakan hukum. Ketentuan mengenai penggunaan pemanggilan paksa dalam meminta keterangan selain dalam ranah penegakan hukum juga digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diatur dalam UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadira Anindita, author

Masalah Kaderisasi dan Rekrutmen Calon Anggota DPR Oleh Partai Politik Menuju Pemilu 2024 = The Problems of Cadre and Nomination of DPR Candidates by Political Parties Towards the 2024 Elections

Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan di Indonesia dan peraturan internal dari 3 besar partai politik dan 2 partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR RI dalam menetapkan syarat perihal keanggotaan partai politik itu sendiri maupun calon anggota legislatif DPR RI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Al-Amin Ihza, author

Pengaruh pemungutan suara ulang terhadap masa jabatan pemilihan Kepala Daerah: Studi kasus tiga kali pemungutan suara di Labuhanbatu tahun 2020 = The effect of Re-Election to the functional period of the election for head of regional: Case study three times Re-Election in Labuhanbatu in 2020

Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Ziadatur Rizqi, author

Judicial Restraint dan Judicial Activism dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum = Judicial Restraint and Judicial Activism in Dispute Settlement of General Election Results

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Satrio Alif Febriyanto, author

Kompatibilitas Sistem Proporsional Terbuka Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia Dan Brazil = Compatibility of Open Proportional Systems with Simultaneous Elections in Indonesia and Brazil

Sebagai dua negara demokrasi dengan penganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia dan Brazil melakukan pemilihan umum dengan metode serentak yang langsung memlih Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam waktu bersamaan. Di samping itu, keduanya juga melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR dengan sistem pemilihan proporsional dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian