::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 703 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Selviria, author
Satu di antara tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan serta menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Berbicara mengenai keadilan, maka akan ada kaitannya pula dengan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia memiliki...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bonivasius Pradipta Retmana, author
Naftalena merupakan salah satu hidrokarbon polisiklik aromatik (HAP) yang menyusun bahan bakar fosil. Degradasi senyawa tersebut di alam sebagian besar terjadi melalui aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tersebut dapat ditemukan di lokasi yang tercemar minyak bumi seperti lumpur vulkanik akibat kegiatan pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo Kabupaten Sidoarjo. Penelitian...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iftar Aryaputra, author
Gagasan tentang permaafan hakim dalam RKUHP tidak bisa dilepaskan dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Sistem pemidanaan dalam KUHP mensyaratkan bahwa pidana akan dijatuhkan apabila terpenuhi syarat "perbuatan" dan "kesalahan". Dengan hanya bertumpu pada dua syarat tersebut, maka pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku, akibatnya adalah banyak kasus-kasus kecil yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33740
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nofita Dwi Wahyuni, author
Restorative Justice sebagai tujuan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat menerapkannya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tujuan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice sebagai tujuan pemidanaan dalam putusan pengadilan, menyelesaikan konflik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32519
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ario Wahyu Hapsoro, author
Tesis ini membahas mengenai hadirnya KPK sebagai lembaga negara independen anti korupsi yang mempunyai kewenangan penuntutan. Kewenangan yang selama ini telah menjadi domain institusi Kejaksaan dengan asas universal bahwa Kejaksaan sebagai dominis litis dalam bidang penuntutan dan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kewenangan penuntutan tersebut. Secara institusional atau kelembagaan terjadilah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36003
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Kurniawan, author
Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya yang berbentuk subsidiary company adalah dengan transfer pricing melalui skema cash pooling. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan skema cash pooling yang dilakukan oleh subsidiary company di Indonesia dan permasalahan yang timbul dari penerapan skema tersebut. Metode penelitian yang digunakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57600
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Emy Chusnul Chotimah, author
[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61362
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Susanti, author
Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30698
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Defid Tri Rizky, author
Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembebanan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga permasalahan yang dikaji yaitu :...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30695
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizky Pratama Saputra, author
Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69366
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library