Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Harmoko, author

Pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia = Institutionalization of ethics justice for state administrators in Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan model pembentukan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa kelembagaan etik saat ini masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harmoko, author

Pelembagaan Peradilan Etik bagi Penyelenggaraan Negara di Indonesia = Institutionalization of Ethics Justice for State Administrators in Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Muhajir, author

Pembentukan dan pengawasan peraturan daerah di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37129

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rika Anggraini, author

Kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia : menuju sistem multipartai sederhana dalam era pasca Reformasi, 1998-2012 = Political party simplication policy in Indonesia : towards moderate multiparty system, post-reform, 1998-2012

Tesis ini membahas tentang Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Reformasi, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaturan dan dasar pemikiran kebijakan penyederhanaan partai, akibat hukum dalam pelaksanaannya terhadap partai politik dan sistem kepartaian dan batasan-batasannya sehingga tetap sesuai dengan amanat UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33015

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ghunarsa Sujatnika, author

Politik hukum pemerintah indonesia periode 1999-2004 tentang demokrasi politik: analisis undang-undang partai politik = Legal policy of indonesian government during 1999-2014 on political democracy analysis on political party law

Tesis ini membahas tentang politik hukum pemerintahan Indonesia Periode 1999-2014 tentang demokrasi politik dengan menganalisis undang-undang partai politik. Hal yang dianalasis mencakup tiga aspek, yakni pembentukan partai politik, perselisihan sengketa partai politik, dan pembubaran partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46518

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gatot Goei, author

Kedudukan dan kewenangan Badan Nasional Independen dalam pencegahan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia di Indonesia periode 2016-2018 = Position and authority of the Independent National Body for prevention of torture and degrading treatment in Indonesia period 2016-2018

Nota Kesepahaman 5 (lima) badan nasional independen (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK dan Komnas Perempuan pada tahun 2016 bermaksud mendorong sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 28 (G) ayat 2 UUD NRI 1945, yakni tentang Kebebasan setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun sebagai badan nasional,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55332

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sukman, author

Politik hukum pengaturan kewarganegaraan : tinjauan yuridis terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dari era Orde Lama sampai dengan era Reformasi = Law politic of citizenship regulation : juridical consideration of citizenship regulations ranged from OId Order to Reformation era

Tesis ini membahas politik hukum pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Secara khusus, proses pembahasan dilakukan terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan dari era orde lama sampai dengan orde reformasi, dimana pengaturan masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32632

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajar Perkasa, author

Kewenangan pemberian grasi oleh presiden menurut sistem hukum, sistem ketatanegaraan, dan hak asasi manusia negara kesatuan Repubik Indonesia (setelah perubahan kedua UUD 1945) = The authority of pardon granted by president according to law system constitutional system and human rights in negara kesatuan Republik Indonesia after 2nd amendment of constitution 1945

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 merugikan korban, termasuk keluarga korban dan masyarakat, karena korban sebagai pihak yang paling dirugikan tidak memiliki peran apapun dalam pengambilan keputusan pemberian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46728

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anak Agung Dian Onita, author

Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 92 puu x 2012 = Strengthening legislative function of the regional representative council following the constitutional court ruling no 92 puu x 2012

[ABSTRAK
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem ldquo double check rdquo yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42970

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arteria Dahlan, author

Analisa yuridis penerapan sistem suara terbanyak dalam pemilihan umum calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai dampak atas putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 = Legal analysis of implementating about majority voters system in the candidate house of representatives of the republic of indonesia elections for impact on constitutional court decision No 22-24 PUU-VI/2008

[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah inkonstitusional, dikarenakan antara lain telah melanggar kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip keadilan dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42215

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian