Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Erni Husniyati, author

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan = Public participation in law making process of law of the republic of indonesia number 17 of 2013 on community organization

[ABSTRAK
Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42374

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasri Puspita Ainun, author

Kedudukan hukum kementerian negara dalam sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi = Legal standing of ministry of state on settlement disputes of authorities of state institutions by the constitutional court

Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simbolon, Dini Indrawati, author

Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Terkait Judicial Review UU Badan Hukum Pendidikan = The Change of State Universities Status post Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 related to Judicial Review the act of Educational Legal Entities

[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42275

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elza Faiz, author

Efektifitas Peran Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim (Periode 2005-April 2013) = Effectivity Role of Judicial Commission in Overseeing Judges (Period 2005-April 2013)

Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2103

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Siska Yosephin, author

Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Alboin, author

Kekuatan hukum Dekrit Presiden di Indonesia : analisis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 = The legal force of Presidential Decree in Indonesia : an analysis of July 5, 1959 Presidential Decree and 23 July 2001 Presidential Decree

Tesis ini membahas tentang kekuatan hukum dekrit presiden yang pernah diberlakukan di Indonesia sebagai produk keputusan presiden dalam keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dekrit yang dikeluarkan oleh presiden akan sangat ditentukan oleh dukungan berbagai kalangan dalam pelaksanaannya, sekalipun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36087

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erlanda Juliansyah Putra, author

Gagasan pembubaran partai politik korup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia analisis pengaturan hukum pembubaran partai politik pasca reformasi 1998-2014 = The idea of dissolution of political parties corrupt in perspective Indonesia constitutional law law setting analysis dissolution of political parties post reformation 1998-2014

[ABSTRAK
Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran...

2015

T43076

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian