Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Yohanes Febrientama Yubilianto, author

Tinjauan terhadap Pengaturan dan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Tata Kelola Riset Nasional pasca Sentralisasi Lembaga Riset = A Review of the Regulation and Institution of the National Research and Innovation Agency and National Research Governance after the Centralization of Research Institutions

Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kemal Azizi, author

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Transportasi Di Indonesia: Studi Terhadap Penerapan Tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Sebagai Bentuk Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) = Organizing Public Services in the Transportation Sector in Indonesia: A Study of the Implementation of KRL Commuter Line Tariffs by PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) as a Form of Public Service Obligation (PSO)

Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shafira Anindia Alif Hexagraha, author

Tinjauan terhadap konsep Keadilan spasial dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada program normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta = Analysis on spatial justice and public participation concept in spatial planning on Ciliwung normalization programme in special capital region of Jakarta

ABSTRAK
Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang...

2017

S68827

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryogi Maulani Bangkit, author

Pengelolaan mangrove berkelanjutan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup = Sustainable mangrove management as effort for environmental protection and management

Mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami kerusakan dengan tingkat degradasi yang tinggi. Dalam rangka menimimalisasi tingginya tingkat kerusakan yang terjadi pada mangrove, perlu diupayakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Skripsi ini hendak meneliti tentang bagaimana pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode penelitian yang digunakan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ado Maulana Habibie, author

Tinjauan mengenai kegiatan penangkapan ikan berlebih / overfishing terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia = Review about the overfishing regarding sustainable fisheries development in Indonesia

ABSTRAK
Penangkapan ikan berlebih merupakan salah satu permasalahan utama di sektor kelautan dan perikanan yang tidak kunjung selesai. Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena overfishing masih menjadi permasalahan utama dan perlu...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajeng Rachma Hartriana, author

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota Bogor dalam menyediakan dan mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah = Duties and responsibilities of Bogor city government in accommodating and operating waste disposal facility

Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, khususnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah. Skripsi ini kemudian membahas mengenai penerapan dari kewajiban tersebut dengan mengambil kasus yang terjadi pada Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Reza Satrio, author

Tinjauan terhadap kebijakan clear and clean atas izin usaha pertambangan mineral dan batubara sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan di Indonesia = Review for clear and clean policy on mineral and coal mining business license as instrument of environmental law compliance in Indonesia

Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bari Eka Nugraha, author

Penerapan Asas Pertanggungjawaban Negara dalam Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Lintas Batas Studi Kasus Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Kosta Rika v Nikaragua) (2015 IJC 665 dan 2018 ICJ 150) dan Bencana Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran Lahan dan/atau Hutan di Indonesia = The Application of the Principle of State Responsibility on the Transboundary Harm Consideration in Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v Nicaragua) (2015 IJC 665 and 2018 ICJ 150) and Transboundary Haze Pollution Caused by Land and Forest Fire in Indonesia

Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Emir Falah Azhari, author

Penerapan Risk Sharing Agreement Sebagai Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup pada Lahan Gambut di Indonesia = The Implementation of Risk Sharing Agreement as an Environmental Recovery Funding on Peatland in Indonesia

ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara besar-besaran. Pemulihan yang terkontaminasi atau rusak akibat dari peristiwa tersebut perlu dilakukan agar lingkungan dapat berfungsi seperti seharusnya. Namun, restorasi lingkungan ini tidak mudah untuk selesai. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan sistem kompensasi lingkungan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Iqbalsyah Nouval Muktiajie, author

Pemenuhan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam wilayah hutan konservasi: studi kasus: hak pengelolaan hutan oleh MHA Kasepuhan Sinar Resmi = Compliance of adat law community's forestry rights inside conservation forest area: case study: forestry rights of Kasepuhan Sinar Resmi adat law community

Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian