Hasil Pencarian

Ditemukan 156 dokumen yang sesuai dengan query

Reece Mawahyuningsih, author

Tanggungjawab notaris dan akibat hukum atas pemalsuan akta yang dibuatnya. Studi kasus putusan pengadilan negeri tanggal 26 maret 2013 nomor 40/pid.b/2013/pn.lsm = Responsibility and consequences law notary deed made against counterfeiting. Case study of lhokseumawe district court dated 26th march 2013 with rulling number 40 pid b 2013 pn lsm

Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta autentik dan akibat hukum terhadap pemalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44851

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andika Gupta Haruno, author

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (analisis pendaftaran fidusia ganda atas aset milik PT BKPL) = Role and responsibility of notary on registration of fiduciary pursuant to law No 42 year 1999 concerning fiduciary (analysis of double encumbrance of fiduciary of PT BKPL asset)

Pendaftaran Fidusia adalah tahapan penting dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia. Sistem pendaftaran diciptakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terutama pihak Penerima Fidusia dan juga pihak ketiga lainnya. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sendiri atau bisa juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44039

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iqbal Rullya R., author

Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017

Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50826

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sonia Kurnianingsih, author

Studi perbandingan terhadap pengawasan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor.30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis terhadap kasus pelanggaran kode etik notaris Surabaya)

Tesis ini membahas mengenai perkembangan profesi Notaris di Indonesia, dimana semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat, juga mengenai perbandingan pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27322

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ritson, author

Pelanggaran jabatan notaris dengan tidak menjaga martabat dan nama baik notaris sebagai pejabat umum : Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 04 Februari 2011 Nomor UM.MPPN02.11-12 = The misscounduct of the notary covering No prestigious and a good title as a notary public : study case central assembly examiners of notary No: UM.MPPN02.11-12 date 4th Of February 2010

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29251

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Winny Kartika Tantri, author

Pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris dalam Jabatannya Membuat Akta PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/PDT.G/2018/PN.SGR = Accountability of Special Substitute Notary in Drawing up Land Deed Official (PPAT) Deeds in Their Position Based on Singaraja District Court Decision Number: 30/PDT.G/2018/PN.SGR

Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Roro Citra Hendardini, author

Notaris dan personal branding dalam menjalankan jabatan notaris = Notary and personal branding in carrying Out the position of notary

Personal Branding dapat diartikan sebagai Reputasi yang melekat pada diri seseorang atau bisa juga disebut sebagai Merek diri. Sebagai seorang notaris, banyak sekali nilai yang merupakan Personal Branding yang dapat dikembangkan dan diperlihatkan. Cakupannya sangatlah luas mulai dari yang sifatnya mempresentasikan sesuatu, keterampilan mendengarkan, bermain emosi, meyakinkan orang lain, atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Valentine Vira Arianti, author

Perilaku notaris yang melakukan perbuatan tercela terhadap kliennya ditinjau dari peraturan jabatan notaris yang berlaku. Putusan MPW tanggal 20 Juli 2012 Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012 = Behavior notary deeds against disgraced clients seen from laws and regulations applicable. Putusan MPW tanggal 20 Juli 2012 Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012

Lembaga Notariat telah dikenal di Negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh GHS Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Berdasarkan latar belakang hal tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44927

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wininda Clara Puspita, author

Larangan Rangkap Jabatan Notaris sebagai Advokat dan Pimpinan Badan Usaha Swasta Berdasarkan UUJN (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018) = Prohibition of Concurrent Positions of Notary as Advocate and Head of Private Business Entities Based on Law of the UUJN (Study of The Decision of the Notary Central Supervisory Board No. 06/B/MPPN/X/2018)

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas profesi-profesi yang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Putusan dalam penelitian ini, Notaris CA terbukti melakukan pelanggaran berupa tindakannya merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas, mencantumkan pekerjaannya sebagai pemberi jasa hukum serta melakukan pekerjaan yang menurut undang-undang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Adapun permasalahan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anita Anggraeni Suryana, author

Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T47122

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian