Hasil Pencarian

Ditemukan 156 dokumen yang sesuai dengan query

Tiara Jayaputeri, author

Kedudukan Saksi Guna Memenuhi Asas Terang dan Tunai dalam Pembuktian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3469/K Pdt/2021) = The Standing of The Witness to Fulfill The Principles of Light and Cash in Proof of The Land Sale (Study on Supreme Court Decree Number 3469/K Pdt/2021)

Saksi menurut Pasal 164 HIR semestinya melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Namun dalam kenyataannya, saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum dapat memberikan kesaksian di hadapan pengadilan dan diterima kesaksiannya oleh majelis hakim. Dalam kenyataannya, saksi yang tidak mengalami, melihat, mendengar secara langsung...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratu Hani Salsabila, author

Kerja Sama Notaris Y dengan Biro Jasa X Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris = Cooperation Between Notary Y and Service Bureau X in terms of Law of the Position of Notary and Notary Code of Ethics

Penelitian ini membahas tentang kerja sama Notaris dengan Biro Jasa X ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam dua pembahasan yang berfokus kepada implikasinya yakni terganggunya kemandirian Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menghimpun data sekunder...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelia Mariani Santoso, author

Pelelangan yang dilakukan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat setelah debitur meninggal dunia: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022 = Auction held based on deed of grant of mortgage made after the debtor's death: study of Supreme Court Decision Number 988/K/Pdt/2022

Pelelangan eksekusi hak tanggungan seharusnya dilaksanakan berdasarkan hak penerima hak tanggungan peringkat pertama yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang berkekuatan hukum (parate eksekusi). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022, APHT yang menjadi dasar pelelangan dibuat secara melawan hukum karena pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungannya tidak dihadiri...

Depok: 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Daffa Fakhri, author

Pembatalan Perjanjian Jual Beli Piutang Akibat Tidak Diberitahukan kepada Debitur Terkait Cessie yang Dilekati Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel) = A Cancellation of Receivables Sale and Purchase Agreement Due to Not Notifying the Relevant Debtor Cessie Attached to The Mortgage Right (Study of South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel)

Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alexander Allan Priambodo, author

Analisa yuridis mengenai pelanggaran jabatan notaris terhadap kewajibannya untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait: studi kasus putusan majelis pengawas pusat Nomor :01/B/Mj.PPN/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 = Juridical analysis of the notary malfeasance of their obligation to act in an honest, thorough, independent, impartial, and safeguards the interests of related parties: case study decision of notary central supervisory council number.01//B/Mj.PPN/VIII/2010, 4 August 2010

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, seorang Notaris telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan perundangundangan serta kode etik profesi. Dunia kenotariatan di Indonesia memasuki era baru sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan mengalami banyak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21681

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kumontoy, Tammy Angelina Wenas, author

Upaya notaris dalam menjamin kemandirian dan ketidfakberpihaknnya pada kantor bersama notaries

Tesis ini membahas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memperbolehkan Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan problem solution. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala yang mungkin dialami oleh Notaris yang menjalankan jabatannya dalam perserikatan perdata hampi sama dengan Notaris yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27429

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tuti Irawati, author

Analisa tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang di buat dan berindikasi perbuatan pidana

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27453

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Shinta Marina, author

Optimalisasi kinerja majelis pengawas notaris sebagai upaya mengurangi pelanggaran-pelkenggaran yang di lakukan notaris (Studi kasus di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27462

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Alfi Renata, author

Tinjauan mengenai ketentuan terkait pengambilan minuta akta notaries untuk kepentingan proses peradilan

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27663

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Naomi Helena, author

Peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah yang deselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kotamadiya Jambi

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27667

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian