Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

A. Sumitra, author

Tinjauan yuridis terhadap proses pemberian remisi bagi narapidana (studi kasus remisi Tommy Soeharto)

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S22121

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhoho Ali Sastro, author

Penerapan prosedur penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dalam penyelesaian sengketa TUN melalui PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu instrumen kontrol dalam sistem administrasi negara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut mazhab negara hukum rechstaat, menjadikan PTUN tak hanya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai lembaga yang mengkompensasi kedudukan rakyat dalam penyelesaian sengketa TUN. Dalam sengketa TUN rakyat...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S22263

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Annissa Rizki, author

Pertimbangan hakim yang bias rasial dalam putusan perkara pidana (studi kasus narkotika dengan terpidana warga negara asing putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 2152/Pid.B/2003/PN.JKT.PST)

Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana yang mengandung unsur bias rasial dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22598

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Jerry Saut P., author

Batas-batas kebebasan hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman terhadap terpidana dalam putusan pengadilan (studi kasus : tanpa hak memiliki psikotropika oleh Roy Marten, putusan nomor 540/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel)

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22323

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Subhan, author

Kemerdekaan hakim dalam memutus perkara pidana di pengadilan dalam perspektif Undang-Undang kekuasaaan kehakiman

Kemerdekaan hakim, menjadi harapan semua orang, untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia, dalam rangka mencapai peradilan yang imparsial. Peranan hakim dalam interaksi hukum dengan masyarakat perlu mendapatkan kemerdekaan, dengan kemerdekaan, vonis-vonis hakim ada jaminan obyektif dan accountable, yang pada akhirnya dapat melahirkan keadilan di masyarakat, khususnya keadilan bagi setiap pencari...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22313

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Purba, Gerry Novrano, author

Analisis mengnai independensi kekuasaan kehakiman terkait dengan pengaruh atau desakan publik terhadap putusan bebas yang diberikan hakim (studi kasus Prita Mulyasari)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S22613

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Affrizal Hamid, author

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. (Studi kasus Put.PN.JKT.Pst : no. 1180/Pid.B/2006)

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (studi kasus put.pn.jkt.pst: no. 1180/pid.b/2006/ pn.jkt.pst) a.n Capt. Tarcisius Walla alias Capt. Walla , yaitu Pengadaan Barang / Jasa Infrastruktur, Data Center, Aplikasi Data perangkat Komputer Untuk Pengembangan Sistem PNBP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan Proses Lelang yang sesungguhnya,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22597

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Purba, Haratua D.P., author

Pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa di pengadilan tata usaha negara (tinjauan atas putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN.JKT)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22608

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Hayu Kurniasih, author

Upaya pembuktian dalam sengketa tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (studi kasus tentang pemberhentian pendidikan mahasiswa oleh Rektor Universitas Indonesia)

Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22104

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Andre, author

Kekuatan yuridis fakta persidangan dalam pengambilan putusan oleh hakim: studi kasus perkara pidana nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Antasari Azhar

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22549

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian