Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Mulyadi, author

Penanganan masalah pelacuran berdasarkan perda nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban umum dalam wilayah DKI Jakarta (Suatu tinjauan menurut hukum pidana formil)

Pelacuran merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah pelacuran, menyebabkan para pelacur belum bisa diperlakukan menurut aturan hukum yang formil. Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Deviana, author

Penetapan eksekusi terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rihal Amel Aulia Haqi, author

Legal standing pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan praperadilan perkara Texmaco, perkara H.M. Soeharto dan perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)

Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22399

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Endang Kumolosari, author

Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan peninjauan kembali (studi kasus putusan MA No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002

Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Rangga H., author

Gugatan wajib pajak terhadap pelaksanaan surat paksa yang dilaksanakan setelah berlakunya undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22611

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Annisa Izzati, author

Karakteristik dan Kompetensi Absolut Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) = Characteristics and Absolute Competence of Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials with the enactment of Perma Number 2 of 2019 (Case Study of the Decisions of the South Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court

Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian