Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Pardede, Chandra Nico, author

Ketentuan pelaksanaan penertiban tanah terlantar menurut peraturan pemerintah no. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar studi putusan kasasi tata usaha negara nomor 21/g/2013/ptun.jkt = Implementation procedures of neglected land arrangement according to government regulation no. 11 year 2010 on the control and utilization of abandoned land study of decision of state administrative court number 21/g/2013/ptun.jkt

ABSTRAK
Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang...

2018

T50864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Miranto Rahma Putra, author

Keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 = Validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government analysis of supreme court judgment number 256 K/TUN/2016

ABSTRAK
Nama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima...

2018

T51310

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lavani Tiani, author

Pemberian hak guna bangunan di Kota Batam diatas hak pengelolaan dari PT. Bunga Setangkai kepada PT. Dewa Dewi Abadi Oleh BP Batam (Studi kasus Putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI) = Giving rights to build in Batam City above management rights of PT. Bunga Setangkai to PT. Dewa Dewi Abadi By BP Batam (Case study of State Administrative Verdict Of Tanjung Pinang Number 10/G/2016/PTUN.TPI)

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status tanah Hak Guna Bangunan 364/Sungai Beduk dalam Putusan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI, dimana adanya ketidakjelasan atas status tanah dimana PT. Dewa Dewi Abadi yang mendapatkan Alokasi lahan tetapi tidak dapat untuk mengurus sertipikat tanah dikarenakan masih terdaftar atas nama PT....

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50292

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agam Gumelar, author

Pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan karena perdamaian (Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89 PK/TUN/2008) = Certificate cancellation based on fully legal power court decision which is not implemented because of mediation (Analysis of supreme court's decision of Republic of Indonesia No. 89 PK/TUN/2008)

Putusan No. 89 PK/TUN/2008 yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan Susuna Dewi dan menyatakan batal Sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat, Sertipikat HGB No. B.119/Kuningan Barat, dan Sertipikat HGB No. 198/Kuningan Barat serta Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan. Namun, pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena adanya perdamaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wenardi Wirawan, author

Peralihan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan akta penyerahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1567 K/Pdt/2018 = Transfer Of land owned by the government of Surabaya City using transfer deed based on the Supreme Court decision number 1567/PDT/2018

Pokok permasalahan yang timbul di dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sengketa akibat Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan pendaftaran hak atas aset tanah yang dimilikinya sebelum memberikan hak persewaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan bangunan yang selanjutnya mengalihkan pengelolaan bangunannya kepada Yayasan GP. Yayasan GP mengalihkan kembali mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvin Maulani Ma'ruf, author

Implikasi yuridis berakhirnya jangka waktu sertipikat hak guna bangunan (studi putusan peninjauan kembali nomor 102/PK/TUN/2018) = Juridical implication the expiry of the period right of building certificate (Study Of Judicial Review number 102/PK/TUN/2018)

Tesis ini membahas perihal kedudukan pemegang sertipikat hak guna bangunan yang telah habis jangka waktu haknya dan mengenai keabsahan pengusaan tanah oleh pihak lain. Persoalan berupa bagaimana kedudukan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desi Martika Vitasari, author

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi : studi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh Komnas JAM = Land dispute resolution through mediation : study on land dispute resolution through mediation between Villagers in Ponggok and Pojok Village with TNI AU Abdulrachman Saleh at Blitar District conducted by National Commission of Human Rights

Konflik dan sengketa agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Khusus berkenaan dengan konflik dan sengketa pertanahan, penyelesaian secara non litigasi yaitu mediasi sangatlah relevan. Salah satu kasus sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa tanah antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49235

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti, author

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amalia Septiana, author

Peralihan aset eks perusahaan kereta api Belanda menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017) = Transfer of assets of former Dutch railway company to assets of PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Case study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesian Number 1626.K/Pdt/2017).

Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrul Fauzi, author

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan dalam rangka perpanjangan hak : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/TUN/2016 = Legal protection for holders of right to build on the right of management in the context of extension of rights : analysis of the Supreme Court Decision Number 171 PK/TUN/2016

Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian