Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Kartini Kusuma Putri, author

Tinjauan yuridis pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri no. 346/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim = Legal review of marriage cancellation and its legal consequence according to law number 1 of 1974 concerning marriage: case study: district court decision number 346/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak perna ada. Pembatalan perkawinan dilakukan dengan suatu alasan tertentu dan hanya orang tertentu saja yang dapat melakukannya. Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka akan timbul suatu akibat hukum terutama bagi para...

2016

S65082

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Violine Agnes, author

Kedudukan ahli waris perempuan yang berlaku bagi golongan tionghoa dalam kitab undang-undang hukum perdata barat analisis putusan mahkamah agung no. 194k/pdt/2013 = The position of female inheritors in chinese ethnic communities based on indonesian civil code analysis of decision no 194k pdt 2013

Skripsi ini membahas mengenai kasus pembagian waris yang terjadi dalam keluarga masyarakat keturunan Tionghoa, yang dalam kasus ini harta warisan tersebut telah diatasnamakan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan dalam hal ini pewaris juga memiliki anak perempuan. Anak perempuan dalam kasus ini memperjuangkan hak-haknya dengan mengajukan gugatan sampai dengan pengajuan permohonan...

2017

S66228

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ranty Dwiroyani, author

Pembatalan perkawinan akibat tidak sahnya penetapan dispensasi kawin dibawah umur ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam studi kasus nomor 696/PDT.G/2015/PA.BJN = Annulment of marriage caused by invalidity determination of underage marriage dispensation reviewed from law number 1 year 1974 and compilation of islamic law case study number 696/PDT.G/2015/PA.BJN

Skripsi ini memuat permasalahan bagaimana pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait tidak sahnya penetapan dispensasi kawin dibawah umur. Selain itu juga dianalisis apakah putusan Hakim mengenai pembatalan perkawinan tersebut sudah tepat atau belum. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis-normatif, dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S65757

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nishrin Azzely Qowamuna, author

Hak asuh anak pasca perceraian karena peralihan agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam analisis putusan nomor 487/pdt.g/pa.sky = Child custody after divorce on grounds of apostasy analysis of sekayu religious court judgement no 487 pdt g 2014 pa sky

Skripsi ini membahas mengenai penetapan hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur mengenai hak asuh anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S62750

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ericha Veteriana, author

Pembatalan akta perkawinan oleh anak atas perkawinan kedua ibunya melalui pengadilan tata usaha negara (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 133/G/2011/PTUN.JKT) = Revocation of marriage certificate by children to the second marriage of their mother through the administrative court (analysis to the verdict of administrative court number 133/G/ 2011/PTUN.JKT) / Ericha Veteriana

ABSTRAK
Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata...

2017

T47545

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elvira Suzana Eka Putri, author

Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Depok = Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian cabang Depok

Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43539

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dwi Refyanto, author

Analisis yuridis mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; studi kasus putusan No 02/ PDT. G/ 2010/ PN. JKT. TIM = Juridical analysis regarding distribution of assets together in it happened divorce according to the book of the law and the civil law act No 1 of 1974 about marriage; case study decision No 02 /PDT. G/ 2010/ PN. JKT.TIM

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S54554

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Awlia Ghea Kartika, author

Tinjauan yuridis terhdap akibat hukum atas status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas namakan suami setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 of 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2)

Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60991

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasyry Agustin, author

Akibat hukum rujuk atas perceraian yang tidak di depan sidang pengadilan menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan = The law referred to above as a result of the no divorce forum home trial courts according to islamic law and law no 1 of 1974 on marriage

Penelitian ini didasarkan pada perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan, perceraian yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam. Setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, suami istri tersebut rujuk. Rujuk dari perceraian yang tidak didaftarkan secara hukum, dilihat dari Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56775

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Nurhamidah, author

Kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 = Position of the biological father to child custody afterdivorce analyzed based on Islamic family law and Law number 1 year 1974 about marriage

Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45588

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian