::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, author

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja yang menjadi dasar diterimanya gugatan Churchill Mining Plc oleh Arbiter pada badan arbitrase ICSID dan menganalisa apakah dasar-dasar penerimaan gugatan tersebut menjadikan badan arbitrase ICSID memang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Churchill Mining Plc. Sehingga perlu untuk ditinjau secara yuridis apakah memang sepatutnya gugatan...

2016

T46482

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Miechele, author

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan...

2016

T46363

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Dedy Yudhistira, author

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan dalam sebuah putusan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat pembahasan mengenai tanggung jawab pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin perorangan dalam pemenuhan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang debitor atas perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak kreditor dan kaitannya dengan hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan....

2016

T47093

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Waruwu, Satria Saronikhamo, author

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan beberapa jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketentuan yang diatur ialah persoalan mengenai kartel yang diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun...

2017

T48117

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nadine Amarsha, author

ABSTRAK
Dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan...

2017

T47716

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Leiwakabessy, Jessie Alvin, author

ABSTRAK
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bagaimanakah menurut ketentuan perundang-undangan mengenai wewenang pelaksanaan Rapat Anggota...

2017

S69745

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Destin Benyamin, author

ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Sinergi BUMN ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, disinyalir memiliki potensi penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang...

2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Meisy Rizka Putri, author

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam pengurusan harta kepailitan perusahaan asuransi. Aturan mengenai kedudukan hukum pemegang polis dalam struktur tingkatan kreditor kepailitan diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang polis. Dalam skripsi ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan...