::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rumondang Stella R., author
Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum wajib memperhatikan ketentuan Pasal...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008
S22332
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Natasya Ridzikita, author
Pada 1997 di Indonesia terjadi krisis moneter yang dilanjutkan dengan krisis perbankan yang akhirnya menjadi krisis ekonomi. Pada saat itu banyak bank yang menghadapi kredit bermasalah dan kredit macet akibat krisis tersebut. Oleh karena itu disalurkanlah dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Tetapi, sebagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22357
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Girsang, Imelda A. R., author
Pada prinsipnya penerapan unsur melawan hukum bertujuan agar hakim mendapatkan kepastian, apakah tindakan itu dilakukan sama sekali tidak menurut hukum. Dalam pemahaman baku, pengertian hukum tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang pasti bersifat tertulis (asas legalitas). Akan tetapi, dalam peristiwa tertentu, perbuatan melawan hukum dapat berarti, bertentangan dengan ketelitian yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S22120
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Dodo Kusmoro, author
Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat dan menentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SK KPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang- Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persaingan usaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusan KPPU....
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2006
S22089
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ajeng Kamaratih, author
Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22065
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Permata Sari, author
Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di depan sidang pengadilan. Saat ini terdapat teknologi teleconference yang digunakan sebagai sarana dalam memberikan keterangan saksi. Teleconference ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S22032
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pamela Bianca. L, author
Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simamora, Angga Bastian, author
Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas presumption of innocence ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22412
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Sandi, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S21908
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 >>