Ditemukan 15104 dokumen yang sesuai dengan query
Heny Apriyani, author
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 30/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 2/2014") . Salah...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52461
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marshall Stanley Yehezkiel, author
Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52460
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Adzra Sakha Luthfiyyah, author
ABSTRAK Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51833
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Annisa Lintang Jantera, author
ABSTRACT
PPFN mengaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas film G30S/PKI. PPFN mengatakan bahwa pemutaran kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah belum mendapatkan izin dari PPFN. Berdasarkan sejarah, dihetahui bahwa PPFN membuat film ini atas perintah dari Presiden Suharto pada tahun 1984. dalam hal ini, penulis mempertanyakan apakah PPFN adalah...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pangaribuan, Ruth Pryscilla, author
ABSTRAK Tesis ini membahas upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase dan bagaimana pandangan hakim terhadap upaya hukum tersebut. Untuk mengkaji permasalahan dalan tesis ini penulis menggunakan sengketa antara PT. Bumigas Energi dan PT. Geo Dipa Energi serta putusan arbitrase 271/XI/ARB-BANI/2007. PT. Bumigas Energi telah melakukan dua kali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52241
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hatigoran, Rikson, author
Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52390
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ametia Rahma Badiamurni, author
ABSTRAK Sejatinya sebuah Pengikatan tidak dilarang dalam Hukum di Indonesia namun yang menjadi pertanyaan siapakah yang berhak atau berwenang untuk membuat sebuah Akta Pengikatan Hibah apakah Notaris atau PPAT, karena mengingat bahwa Menurut Pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 30 tahun 2004, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51809
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Daulay, Amrul Mulia, author
Tesis ini meneliti tentang pengaturan hukum merek sebagai jaminan fidusia, isi perjanjian jaminan fidusia merek yang perlu diperjanjikan dalam akta penjaminan merek dan hambatan dalam pelaksanaan penjaminan merek sebagai jaminan fidusia. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis menulis tesis ini dengan tujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum penjaminan merek sebagai jaminan jaminan...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51814
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahma Khairunnisa, author
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia, skripsi ini menganalisis sengketa-sengketa merek di Indonesia yang menggunakan passing off dalam dalil pihaknya. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ladesi Henita, author
ABSTRACT
Endorser atas jasanya mempromosikan produk dan jasa endorse (endorsement) milik pemberi kerja dibayar menggunakan uang, barang, ataupun jasa. Penghasilan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang harus dipotong pajak. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pajak yang dikenakan berbeda dengan pajak promosi yang selama ini dilakukan di media konvensional, sehingga...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
