Ditemukan 11528 dokumen yang sesuai dengan query
Depok: Fakultas Hukum, 2006
R 378 BUK (2)
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Bella Audina, author
Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang
memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama,
memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk
negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset
dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup
keuangan negara. Ketiga...
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Budi Suhariyanto, author
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...
Jakarta: Fakultas Hukum, 2021
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sianipar, Dony R., author
Untuk menjadi pemenang dalam persaingan pada pasar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pelaku usaha, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak boleh melanggar undang-undang. Salah satu larangan yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ialah kegiatan penguasaan pasar, dimana ketentuan ini sangat berkaitan...
Jakarta: Fakultas Hukum, 2008
T24255
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Pandiangan, Roni, author
Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...
Jakarta: Fakultas Hukum, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Tambunan, Liana L. M., author
Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan...
Depok: Fakultas Hukum, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Situmorang, Santun Meinar Henderika, author
Pendaftaran tanah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah, hal ini ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Namun tanah yang berada dalam Kawasan Huan tida didaftar pada Kantor Pertanahan. Ketiadaan pendaftaran tanah tersebut membawa akibat lemahnya pembuktian atas keberadaan Kawasan Hutan, meski atas tanah tersebut telah...
Depok: Fakultas Hukum, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Daniel Nicholas Putra, author
Komitmen-komitmen WTO, khususnya terkait hak atas kekayaan intelektual dalam Perjanjian TRIPS, berpotensi menghambat peningkatan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dalam situasi pandemi Covid-19. Dalam keadaan darurat, komitmen-komitmen tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul security exceptions WTO. Penelitian ini menjelaskan (i) bagaimana pengaturan security exceptions WTO dibandingkan dengan general exceptions di Pasal...
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bianka Renzanova Kusuma, author
Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan...
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bianka Renzanova Kusuma, author
Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan...
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
