Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query
Catur Wibowo Budi Santoso
Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat...
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Moh Ilham A Hamudy
Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhlisin, author
Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sutrisno, author
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Celly Cicellia
Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan...
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, 2015
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rahmawati Ahfan
Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam...
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, 2015
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dewi Siska
Agroindustry has become the main pillar in South Kalimantan development, it can be found in RPJPD 2005-2025. Kandangan mainstay region as one of three leading region in South Kalimantan which potentially improved to push economy growth through agriculture based industry activity (agroindustry). The concept of agroindustry a side is expected...
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Kardin M.
Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah ?internalising cost and benefit? untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ?desentralisasi.? Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang...
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abdul Halik
Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam...
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Moh Ilham A Hamudy
Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar...
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
