::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Nurdin, author

Lahirnya UU Nomor 22 Ta hun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1 974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah membuka peluang seluas-luasnya bagi reformasi manajemen pemerintahan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di berikan kewenangan pemerintahan yang lebih luas. Salah satu kewenangan pemerintahan tersebut adalah di...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003

T5040

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Rosa De Lima Prabhawanti Soedarmo, author

[Penelitian ini akan membahas pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja PNS di Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan teori. Teori yang digunakan merupakan teori kinerja dari Wibowo, yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time, pemanfaatan...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S60762

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Annisa Meutia Ratri, author

Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui institutional environment, governance structure, dan informal structure dalam koperasi. Dinamika antar level ini yang perlu dipahami dalam melihat kecenderungan umum dari ragam koperasi yang ada. Khususnya dinamika strategi koperasi dalam menerjemahkan nilai dan norma menjadi suatu outcomes ekonomi kepada para anggotanya, serta adaptasi dari governance...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Kemal, author

This research is about the Implementation of District Integrated Administration Service (PATEN) in bringing closer and improving services to the community in Siak Regency, Riau Province. Law Number 23 of 2014 on Regional Government states that District Heads must implement two authorities, namely Attributive authority, and Delegated authority. The District...

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

351 JBP 9:1 (2017)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Hubertus Hasan, author

ABSTRAK
Dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati kepala derah Tingkat II Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan, evaluasi, monitoring pembangunan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan...

1995

T2499

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Hermawan Wijayanto, author

Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35664

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Putri Dwi Oktavyani, author

Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Kementerian ini telah mulai melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2005 dengan melakukan penggabungan 5 kesekretariatan di lingkungan Lembaga Kepresidenan (Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

T35133

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Muhammad Raihan Imamnawi, author

Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, merupakan institusi dengan mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan juga untuk melayani masyarakat. Oleh karena sifat BUMD tersebut, dibutuhkan monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan tujuannya. BUMD di DKI Jakarta, di monitoring dan evaluasi oleh instansi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Shofia Maharani, author

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai analisis reorganisasi BP Migas menjadi SKK Migas, dimana BP Migas dulunya merupakan badan Pemerintah yang bersifat independen dan saat ini setelah beralih menjadi SKK Migas menjadi organisasi yang berada di bawah binaan Kementerian ESDM. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari...

2013

S46586

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Leiserson, Avery, 1913-, author

Chicago: The University of Chicago Press, 1942

342.06 LEI a

Buku Teks  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit