Ditemukan 216 dokumen yang sesuai dengan query
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
GS 28-SJ.10
Naskah Universitas Indonesia Library
Tampubolon, Ulises, author
Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T 19651
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ardie Hudianto, author
Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35935
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pelealu, Cinthya Melissa Vina, author
Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berlaku efektif kepada pihak ketiga dan bagaimanakah kedudukan harta benda dalam perkawinan tersebut apabila perjanjian kawin yang dibuat tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. Perjanjian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42639
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Devis Dersi Anugrah, author
Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45168
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ardhi Arsala Rahmani, author
Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi kesintasan umat manusia. Sejak perubahan iklim masuk ke dalam pertimbangan kebijakan di tahun 1980an, tanggapan global atas perubahan iklim berupa perjanjian iklim internasional. Di balik negosiasi perjanjian iklim internasional, pengurangan emisi dan komitmen untuk berubah selalu tidak memadai atau tidak mencukupi. Proses pembingkaian perjanjian...
2019
T52897
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irfan Catur Wibowo, author
Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade agreement melalui tarif preferensi dan Non Tariff Measure (NTM) terhadap kinerja ekspor perusahaan palm oil dan produk turunannya. Objek penelitian terdiri dari empat negara China, India, Malaysia dan Pakistan pada periode 2012-2021. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kurnia Oetama Noviansyah, author
Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andriyana, author
Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maria Edietha, author
Patent Pooling merupakan manajemen yang mengelola lisensi yang dilakukan oleh dua atau lebih pemegang hak paten di mana pemegang hak paten tersebut merupakan hak paten yang dimiliki anggota dari manajemen tersebut. Patent Pooling mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin penggunaan suatu teknologi yang dilindungi hak paten serta meringankan pembayaran royalti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27579
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library