Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Anadyas Ratna Nurina, author

Pembatalan Perkawinan yang Diajukan oleh Anak dari Perkawinan Pertama atas Perkawinan Kedua dari Ayah (Analisis Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR)

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Riyanti Puspita Sari, author

Akibat hukum pembatalan perjanjian kawin dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing: analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.JKT.SEL = The legal consequences of pre-nuptial agreement's annulment on marriage between Indonesian and foreigner: analysis The Verdict of South Jakarta District Court 526/Pdt/G/2012/PN.JKT.SEL

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian kawin dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang menyebabkan munculnya harta bersama diantara mereka. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian adalah eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44973

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahadiani Kireina, author

Salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam: analisis putusan nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn = False presumptions as the basis for marriage annulment based on the marriage regulation number 1 year 1974 and the compilation of Islamic law: case analysis judgment number 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn

ABSTRAK
Untuk dapat melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya alasan untuk pembatalan perkawinan tidak hanya karena syaratsyarat perkawinan yang tidak terpenuhi, tapi juga karena alasan salah sangka atau penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang...

2017

S66339

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

T. Rizal Paripurnawan, author

Segi hukum dari pelaksanaan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam

Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Heni Verawati, author

Tinjauan yuridis terhadap pembatal perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 441.K/PDT/1992

Suatu perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinaan baik syarat materiil maupun formil, namun ternyata ada suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup dua masalah penting, yaitu: (1) bagaimana status perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, (2) bagaimana akibat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S21267

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andira Permata Sari, author

Permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh jaksa dan permohonan oleh istri (Studi kasus putusan nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr dan putusan nomor 458/Pdt.G/2016/PA.Wno) = Marriage annulment request by the prosecutor and by the spouse due to falsification of identity (Case study: Religious court verdict number 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr and verdict number 458/Pdt.G/2016/PA.Wno)

Di Indonesia perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral sehingga dalam pelaksanaanya terikat oleh Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi umat Islam pelaksanaan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan kedua peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan tetap terjadi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anadyas Ratna Nurina, author

Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak dari perkawinan pertama atas perkawinan kedua dari ayah: analisis putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR = Annulment of marriage proposed by the child of the first marriage to the second marriage of the father: case study of Pekanbaru High Court’s verdict number: 5/PDT.G/2016/PT.PBR

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chyka Yustika Anggraini, author

Kelainan orientasi seksual sebagai alasan terjadinya salah sangka dalam permohonan pembatalan perkawinan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisis putusan nomor 1360 K/PDT/2021) = Sexual Disorientation as The Reason of Marriage Annulment Petition in The Perspective of Marriage Regulation Number 1 Year 1994 as amended with The First Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (Analysis of Verdict Number 1360 /K/Pdt/2012)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai Pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggi Maisarah, author

Akibat murtad terhadap perkawinan ditinjau dari undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama nomor 2390/ PDT. G/ 2013/ PA. DPK dan nomor 695/ PDT. G/ 2012/ PA. JP) = The legal consequences of being murtad towards marriage in terms of law no 1 of 1974 concerning marriage and compilation of islamic law (a case study on court decisions of religion court No 2390 /PDT. G/ 2013 /PA. DPK and No 695/ PDT. G/ 2012 PA. JP

Di Indonesia, murtadnya salah satu pihak sepanjang perkawinan sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, yang menelaah secara mendalam seperangkat peraturan yang mengatur tentang akibat murtad terhadap perkawinan, yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55985

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Yustisiani Riaji, author

Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang? Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/MSBna) = Analysis Of Legal Consequences Of Annulment Of Marriage Due To Invalid Status of Guardian According To The Law Number 1974 And Compilation Of Islamic Law (Case Study Of Judgment Number 113/Pdt.G/2012/MS-Bna)

[ABSTRAK
Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih banyak terjadi dalam masyarakat, hal itu disebabkan karena perkawinan yang dilangsungkan tersebut cacat hukum. Pembatalan perkawinan tersebut didasarkan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku. Salah satu contohnya yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Banda Aceh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42214

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian