Hasil Pencarian

Ditemukan 261 dokumen yang sesuai dengan query

Moch. Sa`dun, author

Analisis persaingan usaha di Indonesia : studi kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha-KPPU perkara tender dan posisi dominan tahun 2000-2005

UU Antitrust yang mulai berkembang pada awal abad 19, terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan juga terjadi dalam penetapan kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, perkembangan tentang pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kajian ekonomi tentang persaingan usaha. Perkembangan persaingan usaha menjadi menarik, jika dikaitkan dengan keputusan perkara persaingan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T20036

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasudungan, Archie Michael, author

Tinjauan yuridis atas penerapan pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical consideration on the application of Rule of Reason and Per Se Illegal approach towards Article 27 Law Number 5 year 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44815

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Firmansyah, author

Analisa yuridis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persiangan usaha tidak sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan Post Bidding Activity = Juridical analysis of the Commission's Decision Number 03/KPPU-L/2012 under Law Number 5 Year 1999 and Presidential's Rule Number 54 Year 2010 pursuant to post bidding activity

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bobby Rahdyan Andhika Notokoesoemo, author

Penilaian terhadap perjanjian lisensi patent pooling berdasarkan pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat studi perbandingan hukum = Assessment on patent pooling license agreement by antitrust regulation in Indonesia and United States a comparative study

Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57132

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ross, Stephen F., author

Principles of antitrust law / Stephen F. Ross

New York: The Foundation Press, 1993

343.072 1 ROS p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kronstein, Heinrich

The law of international cartels / Heinrich Kronstein

London: Cornell University Press, 1973

338.8 KRO l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Merger control: jurisdictional comparisons

London: Thomson Reuters, 2011

343.0721 MER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dwi Suci Ratnaningsih, author

Tinjauan yuridis terhadap substantive test in merger review pada merger vertikal dalam perspektif hukum persaingan usaha : studi kasus merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. = Juridicial analysis the implication of substantive test in merger review on vertical merger according to anti-trust law perspective : case study merger PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan substantive test sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai Negara untuk menilai apakah suatu merger dapat berdampak terhadap persaingan atau tidak. Ada tiga jenis substantive test yang dikenal di dunia, yaitu Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S318

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Cindy Nova, author

Kajian yuridis leniency program sebagai salah satu prosedur pembuktian kartel berdasarkan hukum persaingan usaha = Juridical studies of leniency program as one of cartel verification procedure based on competition law

ABSTRAK
Sulitnya pembuktian kartel, terutama di Indonesia diyakini karena para pelaku usaha berada dalam pasar yang oligopoli dan berkolusi secara diam-diam. KPPU pada tahun 2010 mengeluarkan pedoman yang sangat baru berkaitan dengan Kartel dengan mengadopsi suatu program yang telah lama dikenal di negara-negara maju lainnya, yaitu Leniency Program. Namun, Leniency Program...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S403

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Benny Hopman, author

Tinjauan yuridis mengenai pencarian mitra kerja dengan menggunakan konsep beauty contest dilihat dari hukum persaingan usaha = Legal analysis on searching business partners using the concept of beauty contest seen from competition law perspective

ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perbedaan tender dan beauty contest. Beauty Contest sangatlah berbeda dengan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara KPPU dengan para akademisi. Para akademisi menilai bahwa beauty contest bukanlah bagian dari Pasal 22 Undang-undang No....

2012

S42946

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian