Hasil Pencarian

Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query

Bachry Soetjipto, author

Tinjauan yuridis pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut undang-undang kepailitan

Di dalam Undang-undang Nomar 4 T ahun 1 998 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Alas Undang-Undang teutang Kepailitan" telah diatur secara tegas mengenai pemberesan harta pailit, jika debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Dua opsi pemberesan harta pailit yang dibcrikan undang-undang ada...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T18947

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rita Triana Budiarti, author

Tinjauan terhadap konsep utang dalam hukum kepailitan di Indonesia

Hukum Kepailitan merupakan cara penyelesaian utang piutang yang cepat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para kreditur. Hukum Kepailitan di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16257

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eko Prakoso Johannes, author

Gugatan Actio Pauliana dalam kepailitan (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 02/Pdt. Sus. ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Actio Pauliana Lawsuit in Bankruptcy (Case Study Number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Number 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Number02/Pdt. Sus. ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54823

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sulasi Rongiyati, author

Politik hukum perubahan undang-undang kepailitan

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak ke berbagai sektor perekonomian, khususnya menurunnya kemampuan perusahaan-perusahaan untuk membayar kembali hutang-hutang mereka kepada kreditor. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran kreditor untuk dapat menuntut pelunasan piutangnya kepada debitor. Para kreditor memandang perlu ada solusi hukum yang mampu menjamin kepentingan kreditor...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36602

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vidi Galenso Syarief, author

Analisa yuridis atas putusan perdamaian dalam perkara kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap = Juridical analysis upon reconciliation decision in the bankruptcy which hasthe final and binding court decision

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34943

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yusin Yanasriksa Halintari, author

Status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyataan pailit dan dimasukkan sebagai boedel pailit akibat tindakan Actio Pauluana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/PDT.SUS-Pailit/2019) = The status of marital property obtained after the decision of bankruptcy declaration and included into the bankruptcy collateral assets caused by Actio Pauliana (A case study of The Decision of The Supreme Court of Republic Indonesia Number 461 K/PDT.SUS-Pailit/2019).

Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rio Maesa, author

Permohonan pkpu oleh anak perusahaan terhadap holding company yang berakhir pailit dan kaitannya dengan aspek-aspek hukum dalam perusahaan grup studi kasus: kasasi no. 214k/pdt.sus-pailit/2013 jo. putusan no. 64/pkpu/2012/pn.niaga.jkt.pst = The pkpu petition to holding company by its subsidiary that ends in bankruptcy and its relation to the legal aspects in the group of companies case study cassation no 214k pdt sus pailit 2013 jo decision no 64 pkpu 2012 pn niaga jkt pst

Berbagai persoalan yang berkembang dalam berbagai perkara-perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama apabila menyangkut kepailitan terhadap perusahaan asing dalam bentuk holding company. Perusahaan grup semakin mendominasi kegiatan usaha dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Konstruksi perusahaan grup terpisah secara hukum namun berada dalam satu kesatuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48872

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Felton Hartato, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Merupakan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/PDT.SUS-Pailit/2019) = Responsibilities of a Notary Public in Making Deed of Granting Mortgage Rights which Constitute Bankruptcy (Study of the Supreme Court's Decision Number 212K/PDT.SUS-Pailit/2019)

Notaris dalam membuat akta lalai karena tidak memperhatikan lebih lanjut objek yang dibuat. Seorang istri dari debitur pailit mengagunkan tanah yang merupakan harta pailit sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jangka waktunya serta akibat hukum dari kelalaian seorang notaris dalam membuat akta yang objeknya...

2020

T54812

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Tarnama Kevin, author

Analisis Hukum terhadap Permohonan Kepailitan yang Diajukan Kepada Personal Guarantee = Legal Analysis on Bankruptcy Petition against Personal Guarantee

Personal Guarantee (Penjamin Pribadi) merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh individu (pihak ketiga) untuk menjamin kewajiban pembayaran utang Debitor utama kepada Kreditor. Namun, ketika Debitor utama tidak dapat lagi membayar utangnya tersebut, maka Personal Guarantee lah yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata, penjamin dapat diklasifikasikan sebagai debitor dikarenakan penjamin telah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Michaell Yose Andersen, author

Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Kabupaten Badung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = Juridical Analysis of Bankruptcy of Village-Owned Enterprises (Bum Desa) In Badung Regency Viewed From The Perspective of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian